Buteng Miliki Samsat, Pembayaran PKB Tak Lagi ke Pasarwajo
PUBLIKSATU, LABUNGKARI - Pendekatan dan kemudahan pelayanan masyarakat terus diwujudkan di Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Setelah pembentukan Polres, giliran Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) diadakan di daerah yang mekar 2014 lalu ini.
Dengan begitu, masyarakat Buteng tidak repot lagi harus menyeberang di Kota Baubau untuk urusan hukum dan bersusah payah ke Pasarwajo, Kabupaten Buton untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Saat ini, Samsat telah hadir di Lakudo, Kabupaten Buteng. Kendati masih menyewa Ruko, pelayanan tetap berjalan baik, Senin sampai Jumat, sesuai jam pelayanan kantor.
Kepala UPTB Samsat Wilayah Buteng, H La Madu SE ST MSi, mengaku, hadirnya Samsat di Kabupaten Buteng berkat dukungan pemerintah daerah, utamanya Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto, Kepala Bapenda Sultra, Dirlantas Polda Sultra, Polres Buteng, Jasa Raharja, dan Bank Sultra.
"Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak terkait, Samsat Buteng bisa melakukan pelayanan pembayaran PKB," ungkap La Madu, ditemui di kantornya, Kamis (21/3/2024).
Kehadiran Samsat ini, kata dia, sangat membantu dalam hal kemudahan dan pendekatan pelayanan masyarakat Kabupaten Buteng.
"Selama ini masyarakat Buteng sangat kerepotan, harus jauh-jauh ke Pasarwajo untuk membayar pajak kendaraan bermotornya," terangnya.
Sejauh ini, pihaknya terus mensosialisasikan keberadaan Samsat Buteng kepada masyarakat setempat. Pasalnya, masih banyak masyarakat Buteng yang ke Pasarwajo untuk melakukan pembayaran PKB.
"Pada akhirnya, sampai disana (Pasarwajo, red) disuruh kembali ke Buteng. Kasihan sudah jauh-jauh dan keluar biaya perjalanan tidak sedikit, harus kembali ke Buteng,"tutur La Madu.
Pria asal Buton Kamaru ini mengakui, sebagai Samsat baru masih sebatas melayani pembayaran PKB. Sementara untuk pergantian STNK dan Plat kendaraan masih di Samsat Pasarwajo.
"Kita berharap secepatnya Samsat Buteng ini bisa mandiri, sehingga pergantian STNK dan Plat kendaraan tidak lagi di Samsat Pasarwajo. Kalau bisa semuanya sudah diurus disini (Buteng, red)," harapnya.
Untuk mewujudkan hal ini, lanjut La Madu, butuh dukungan semua pihak terkait, utamanya Pemkab Buteng. Sebab, salah satu syarat untuk bisa mandiri harus memiliki kantor sendiri, sarana dan peralatan, termasuk sumber daya manusia yang cukup.(uzi)