KETERBUKAAN DANA APBD

Oleh Erwin Usman*

BANYAK publik yang tidak tahu misalnya di wilayah kota atau kabupatennya: berapa besar sebenarnya anggaran masuk dari pusat dalam setahun. Lalu dibelanjakan untuk apa saja uang rakyat tersebut oleh pemdanya?

Dari dana itu, berapa banyak buat belanja pegawai dan DPRD berupa: gaji, tunjangan, perjalan dinas, honor rapat, biaya alat tulis kantor, biaya upacara-upacara dan peringatan hari besar dst dsb.

Lalu berapa anggaran yang langsung dibelanjakan buat kepentingan rakyat banyak? Misalnya untuk bangun jalan, jembatan, pasar, sekolah, puskesmas, benahi RSUD, bantuan modal usaha, bendungan, pipa air, sampan dan alat perikanan, alat produksi pertanian, sarana pendukung pariwisata, pendidikan/latihan buat rakyat semakin sejahtera dan berdaya, sarana penerangan, serta dukungan untuk pembenahan infrastruktur publik lainnya.

Termasuk di dalamnya untuk menaikkan honor para pegawai non ASN seperti: petugas kebersihan, damkar, tenaga kesehatan, guru, penyuluh pertanian, kader KB dan Posyandu, guru mengaji, imam, serta perangkat RT/RW. Mereka ini rata-rata berjibaku langsung di tengah masyarakat dengan honor yang kecil sekali. "Kerja padamu negeri". Istilah ini saya dengar dalam sebuah percakapan di Sulawesi, dua pekan lalu.

Biasanya persentasenya: 40-50% buat belanja kepentingan pegawai dan DPRD. Dan sisanya baru dialokasikan buat rakyat banyak.

Jadi misalnya, kalau ada anggaran dari pusat masuk ke sebuah kabupaten/kota sebesar Rp 1 triliun dalam setahun. Maka, bisa sekitar Rp 450-500 miliar untuk dipakai buat belanja operasional pegawai, yang umumnya jumlahnya hanya ribuan orang, dibandingkan dengan total jumlah penduduk.

Alokasinya banyak porsi buat pegawai? Tentu. Adil? Sudah tentu tidak.

Dibuat tertutup

Kenapa isu soal anggaran itu dibuat tertutup selama ini? Jawabnya: ini rahasia elit; biar rakyat tak tahu. Biar terus terlelap. Biar menunggu saja dari belas kasihan elit. Kalau ada bantuan, diterima; dianggap hal itu sebagai bentuk kebaikan hati. Kalau tak ada, pasrah saja.

Kenapa banyak orang pandai dan akademisi di lokal tak mau bersuara soal keadilan anggaran ini? Ada 2 kemungkinan. Malas tahu, atau enggan berurusan dengan pemerintah daerah. Lebih baik tunggu diajak kerjasama saja entah jadi nara sumber seminar, tim seleksi, atau tim bentukan pemda lainnya. Honor dapat, tenang hidup tak ada tekanan. Plus bonusnya: dekat dengan penguasa daerah. Zona nyaman kalau kata GenZ.

Berani dibuka

Lalu sebaiknya bagimana solusinya? Tentu di awal mesti diinsyafi bersama bahwa APBD itu adalah uang dari rakyat; mestinya kembali lebih banyak ke rakyat.

Lalu kemudian masuk pada praktik ke arah jalan keluar. Pertama, kepala daerah baik Gubernur, Bupati, Wali Kota mesti berani terbuka tampilkan APBD 2026. Tayangkan ke publik. Taruh di sosial media. Anggota DPRD juga begitu; toh alokasi anggaran itu disepakati bersama pemda. Kalau dia tidak mau, artinya ada yang sengaja ditutupi.

Yang kedua, kesadaran rakyat untuk semakin kritis mesti ditingkatkan. Dipertinggi dan diperhebat. Ini tentu kerja panjang. Perlu lebih banyak pendidikan-pendidikan kritis digelar oleh organisasi masyarakat sipil di daerah. Agar semakin banyak rakyat kritis yang paham: dipakai kemana larinya dan buat apa saja uang pajaknya selama ini. Pers ikut dalam pekerjaan rumah kolektif dalam mencerdaskan rakyat ini, melalui pemberitaan dan pemuatan opini kritis yang mencerdaskan publik.

Kalau publik sudah sadar, tercerahkan, dan kritis, maka akan berani melawan. Kalau sudah banyak yang melawan, maka semua pihak akan lebih hati-hati menggunakan uang rakyat.*

*) Advokat, Founder BARAKATI Institute.