Rekayasa Baru, Amirul: Sultra Bergerak Lebih Cepat

PROVINSI Sulawesi Tenggara punya daerah bercorak kepulauan. Bagaimana mengoptimalkan peran berdasarkan potensi dan mengikatnya agar memiliki lompatan pembangunan yang lebih jauh ke depan? Berikut petikan wawancara anggota DPD RI, Dr H MZ Amirul Tamim bersama Pemred Publiksatu, Irwansyah Amunu.

Bahwa karena ini calon ibu kota maka dia kota tapi rasa provinsi?

Harus, harus begitu, harus begitu dan ini harus ada juga kesadaran baru dari kepala-kepala daerah sekitar bahwa sepakat kita harus menjadi provinsi kedepan.

Sehingga connecting-nya didalam mereka merancang harus ada kesadaran bersama, kumpul-kumpul para kepala daerah wilayah kepulauan ini sehingga mana tahun depan yang membuat pelabuhan atau perkuatan akses ke darmaga feri. Mana mungkin yang sudah harus menyiapkan gudang-gudang yang bisa menampung skala-skala barang yang mungkin bisa menjadi pusat distribusi.

Karena kita ada dua keunggulan, pertama kita punya SDM. Coba lihat, inventarisir semua pasar-pasar dibeberapa daerah di Sulawesi Tenggara maupun di luar Sulawesi Tenggara. Berapa orang Buton yang duduk di pasar itu? Kemudian kita melihat ruang, mana di kawasan Pulau Buton yang bisa berperan sebagai kantung penyimpan barang-barang yang akan didistribusikan.

Di mata saya itu kan Buton Tengah. Ruangnya cukup, disana ada SDM yang bisa memerankannya. Sehingga harus kita siapkan kantung-kantung yang representatif untuk ruang penumpukan yang sebentar bisa didistribusikan kepada kawasan-kawasan yang bisa dijangkau dalam pelayanannya.

Kita ini, daerah Buton bisa melayani daratan Sulawesi Tenggara. Bisa melayani kawasan untuk Sulawesi Tengah bagian Timur, termasuk di Banggai dan lain sebagainya.

Kita disini bisa melayani sebagian pulau-pulau di Maluku. Dari peran-peran fasilitas yang ada didaerah ini maupun SDM-nya. Karena sebaran SDM kita ada dibeberapa titik-titik yang saya sebutkan tadi, cukup menjanjikan untuk itu.

Nah, kalau kita lihat adanya undang-undang dan prototipe Sulawesi Tenggara ada daratan dan kepulauan, berarti harus diikat juga Pak?

Ya, kan Undang-Undang kepulauan bukan untuk mengatur terlalu jauh tentang perbedaan daratan dan kepulauan. Tapi undang-undang kepulauan ini untuk melahirkan satu kesadaran baru, bahwa daerah-daerah yang berbasis kepulauan punya potensi-potensi yang cukup besar, tapi coba diatur khusus, diberikan landasan hukum yang memadai bisa menampung peran-peran daerah kepulauan.

Jadi, bagaimana peran provinsinya, bagaimana peran kabupaten, kota yang berada di daerah kepulauan. Bagaimana peran-peran camat, peran desa, dan peran masyarakat diatur sedemikian rupa. Sehingga dengan adanya landasan hukum seperti itu, potensi-potensi kepulauan yang selama ini tertidur atau tidak tergarap, bisa tergarap, itu yang pertama.

Yang kedua, untuk kita mengatasi tingkat kerusakan kawasan-kawasan kepulauan maupun eksploitasi dan pemanfaatan yang salah terhadap daerah-daerah kepulauan, karena tidak tahu siapa yang harus punya kewenangan mengatur. Dengan Undang-Undang kepulauan bisa jelas. Mana aturannya yang pusat atur, mana yang diatur oleh provinsi, mana diatur oleh kabupaten, kota. Tetapi memberikan ruang yang punya landasan-landasan hukum bagi masyarakat kepulauan.

Kita bicara soal mengikat Sulawesi Tenggara, ini kan kita bicara soal feri, pelabuhan feri. Bapak melihat sejauh mana fungsionalnya pelabuhan feri?

Itu menarik sekali kalau kita bicara tentang bagaimana feri di daerah kepulauan. Mari kita lihat Pulau Muna saja.

Pulau Muna ada tiga kabupaten. Tapi dia punya posisi strategis. Bayangkan mungkin tidak ada satu pulau di dunia yang mempunyai enam dermaga feri.

Coba cari, di mana ada pulau yang punya enam dermaga feri? Di Madura itu berapa dermaga feri yang menghubungkan? Padahal masyarakat yang memakai, bagaimana Madura dengan Surabaya. Dulu kan tidak ada enam dermaga.

Coba Pulau Muna. Tahun berapa itu? Ada Waara, ada Telandona, ada Mawasangka, ada Tondasi, ada Torobulu, ada Raha menghubungkan dengan Pure, enam. Jadi itu gambaran bahwa ada potensi kepulauan yang diperankan untuk bagaimana diikat melalui sisi darat dengan fasilitas feri.

Jadi kita bisa lihat, kalau kita ingin membangun Sulawesi Tenggara secara utuh, daratan dan kepulauan, kalau menurut hemat saya, konsolidasi terhadap enam dermaga feri. Yaitu bagaimana Kasipute- Tondasi, Torobulu-Tampo. Kemudian Mawasangka-Kabaena. Kemudian Raha-Pure, Torobulu dengan Tampo, Tolandona-Baubau, Waara-Baubau.

Kalau kita kembangkan dengan angkutan feri yang representatif, saya kira daerah kepulauan bisa bergerak maju lebih cepat. Cuma karena feri berbasis hubungan antara kabupaten dalam satu provinsi, maka ini perannya gubernur seharusnya.

Iya, semua ini cuma satu feri yang perannya kabupaten sebenarnya, yaitu feri Raha dengan Pure. Karena itu antara kecamatan dalam kabupaten Muna.

Tapi selebihnya antara kabupaten. Mawasangka-Kabaena antara kabupaten. Tondasi-Kasipute antara kabupaten dalam provinsi. Tampo-Torobulu antara kabupaten dalam provinsi. Waara-Baubau antara kabupaten dalam provinsi. Toladona-Baubau juga antara kabupaten.

Jadi kita berharap pemerintah provinsi bisa fokus untuk membangun Sulawesi Tenggara. Benahilah feri-feri yang representatif dalam meningkatkan bagaimana pelayanan antara kabupaten dengan jasa feri. Saya kira ASDP bisa masuk asal dermaganya dibenahi. Jadi koordinasikan lebih lanjut itu.

Tertarik saya tadi dengan rute Kasipute-Tondasi. Ini mungkin perlu digambarkan Pak.

Ya, sebenarnya kalau kita tarik ke belakang peran Baubau pelabuhan penghubung kawasan. Dikumpul komuditas-komuditas tertentu di Baubau kemudian dibawa keluar.

Apakah itu Cengkih, apakah itu Pala, apakah itu Kopra, apakah itu Jambu Mete. Kalau kita identifikasi yang saya sebutkan tadi itu sebarannya dia ada di daratan Sulawesi bagian tenggara didaerah Bumbana dalam keseluruhan, Kolaka dan keseluruhan, daratan Kendari keseluruhan.

Kemudian di Pulau Muna ada Jambu Mete. Kabaena ada juga Jambu Mete. Ada Kopra di Poleang dan lain sebagainya.

Dulu secara tradisional sudah Baubau yang membawanya keluar. Nah kalau ini diperkuat dengan feri, kemudian kita meningkatkan peran Pelabuhan Baubau dengan angkutan laut yang memadai. Saya kira jalur-jalur perdagangan ini bisa menjadi suatu kawasan titik penghubung yang handal.

Komunitas tadi yang kita sebutkan dibawa keluar. Sebaliknya barang-barang kebutuhan yang lain untuk wilayah ini, masuk melalui Baubau kemudian disebar melalui feri. Pelakunya orang-orang kita.

Saya kira ini titik baru ekonomi di kaki depan Sulawesi. Hasil laut dari Maluku kita tampung di Baubau. Karena lebih dekat. Hasil bumi, daratan kaki depan Sulawesi kita tarik melalui angkutan feri yang menghubungkan titik-titik itu.

Kita tahu bagaimana Muna Barat, Muna potesi-potesi itu. Jejaring itu yang kita mainkan. Sekarang dibenahi sedikit saja. Jalan sudah bagus, fasilitas dermaganya sudah ada, sisa dilakukan rekayasa baru, fasilitas baru dan masyarakat akan bergerak dengan sendirinya. Gak usah disampaikan itu. Kita punya pelaku-pelaku handal sebenarnya.

Kita sudah bisa hitung bagaimana efisiensi, efektifnya pengembangan ini. Kita didukung oleh dunia perbankan yang saya kira bank-bank kita cukup memberikan ruang untuk para pelaku-pelaku ekonomi. Sisa kita pemerintah, bisakah kita fasilitasi potensi yang kita miliki.

Sangat disayangkan dibeberapa titik seperti Kasipute-Tondasi feri perintis?

Iya perintis. Padahal bisa cepat. Kita sudah punya media informasi yang cepat.

Beli tiketnya, tidak perlu datang di pelabuhan beli tiket. Sudah bisa online pesan.

Termasuk Kabena-Mawasangka?

Kabaena-Mawasangka. Kan masih lucu. Kita untuk ke Kabaena harus dari Pelabuhan Ferry Baubau.

Hitunglah BBM dengan angkutan, itu subsidi. Jangan menganggap bahwa kamu tidak rugi karena disubsidi.

Itu subsidi itu rakyat punya uang juga yang dipakai untuk subsidi. Jadi jangan selalu berpikir oh itu subsidi. Itu kan haknya rakyat yang kita kurangi untuk subsidi.

Dinamikannya akan lain kalau misalnya Kabaena-Mawasangka daripada Kabaena-Baubau?

Iya, kita menghidupkan. Jadi kita bisa bayangkan kalau alur Kabaena-Mawasangka sudah diikat. Mawasangka-Kabaena mungkin bisa tiga kali feri.

Kalau sudah tiga kali feri. Berapa truk mobil yang bisa melintas dari Mawasangka ke Waara.

Berapa kampung yang dilewati. Berapa titik singgah yang bisa dimanfaatkan. Berapa nilai ekonomi yang bisa kita tekan. Dari sisi waktu, maupun volume.

Artinya kalau kita bicara di darat berarti jalan. Nah ini kita bicara laut, feri. Ini kan berarti ibarat peredaran darah tadi itu akan lebih lancar, dan tentu lebih menyehatkan lagi.

Berapa peluang lapangan kerja. Berapa pegawai di feri Mawasangka bisa hadir. Berapa pedagang makanan bisa muncul disana. Berapa warung yang tumbuh disepanjang jalur itu.

Berapa rantai ekonomi baru yang bisa muncul. Berapa perumahan, gudang-gudang yang bisa disiapkan.

Mungkin gudang-gudang penampung tidak harus di Baubau. Dia bisa di Buton Tengah. Keuntungannya, Buton Tengah mempunyai posisi strategis sebagai pusat distribusi.

Dia bisa layani daratan Sulawesi Tenggara di Pulau Sulawesi. Bisa dia layani di Pulau Buton.

Dia bisa melayani di dua kabupaten di Muna. Mungkin juga kapal Pelni yang turun di Baubau gudangnya di Buton Tengah. Sebagai gudang transit untuk bisa melayani Bombana. Bisa melayani Konawe Selatan. Jadi hanya memainkan feri di enam dermaga feri yang ada di Pulau Muna itu.

Berarti harus ada kejelian dalam melihat ini Pak?

Harus ada kejelian. Jadi kita hitung saja berapa yang tumbuh peluang-peluang baru.

Tak usah kita pakai ahli lagi kalau menghitung itu. Hitung dia tumbuh sendiri secara alami.

Kemudian harus ingat. Coba inventaris, identifikasi semua pasar-pasar di Sulawesi Tenggara. Pasti ada orang Buton Tengah di dalam pasar itu. Kenapa kita tidak memfasilitasi cepat dengan titik-titik ekonomi itu.

Nah, tadi Bapak katakan bahwa ini akan bisa menjadi membuat kepulauan maju lebih cepat. Dengan sentuhan-sentuhan yang sebenarnya sederhana. Dan saya tahu Pak, mungkin Bapak bisa menggambarkan dan menguraikan, ada komisaris ASDP yang siap untuk mengambil bagian dari situ. Bahkan bisa memberikan layanan 24 jam.

Kita sudah komunikasi untuk bagaimana melihat dukungan. Karena armada ASDP, ASDP punya. Itu sebenarnya sisa bagaimana kita pemerintah yang mempunyai kewenangan langsung bergerak daripada urus-urus yang tidak produktif, lebih baik langsung menangani yang bisa mengungkit aktivitas ekonomi yang lebih real.

Saya tertarik dengan kata kunci tadi, ekonomi real akan bergerak.

Iya, real. Jadi, lihat, minta maaf ya. Kalau kita tarik lagi ke belakang tentang benang merah dari Sulawesi Tenggara ini, mulai dari Edi Sabara, menanam kelapa dan lain sebagainya.

Terus masuk Gersamata, tanam ini itu. Terus masuk Pak Kaimoeddin dengan infrastruktur dan beberapa komuditas andalan. Terus masuk Ali Mazi dengan memperbaiki bandara. Membuat ikon kota, kita tahu pada waktu itu.

Terus masuk dengan Nur Alam, dengan berbagai program-program yang sebenarnya ini sambung menyambung. Untuk bagaimana Sulawesi Tenggara nyambung, harus kita apresiasi para gubernur-gubernur.

Kita ini sebagai yang lahir besar di Sulawesi Tenggara, sebenarnya bisa lihat di rantai panjang ini sudah dikemas. Siapa peran terakhir di periode ini melihat.

Jangan kita terlalu tarik ke belakang, mengorek-ngorek yang di belakang. Tidak akan selesai.

Kita lihat ke depan Pak.

Kita orientasi, lihat ke depan. Untuk menyambung semua.

Kan kita bisa hitung berapa kampus kita memproduksi sarjana. Coba Unhalu berapa sarjana yang dikeluarkan. Kemana semua itu? Kalau tidak difasilitasi dengan potensi-potensi kita, supaya mereka jadi pelaku-pelaku yang bisa menyambung.

Itu sederhana sebenarnya, kita mainkan Sulawesi Tenggara bisa bergerak cepat semua potensi. Anda bisa lihat bagaimana Kepulauan Wokatobi dengan kesederhananya. Tetapi bagaimana SDM-nya? Bagaimana SDM yang lain?

Kita hanya dulu menciptakan pasar di Baubau, La Elangi. Berapa orang-orang Buton Tengah yang bisa menjadi pelaku-pelaku handal?

Kemudian coba kalau kita lihat kapal Pelni yang turun naik, bukan main orang orang Buton mau kemana? Ada yang dari mana? Pergi merantau dari mana? Coba mereka tinggal untuk mengelola potensi sumber daya yang kita miliki. Kita bisa cukup.

Berarti dalam hal ini pemerintah harus hadir melakukan rekayasa?

Harus hadir, rekayasa. Jangan terlena dengan instrumen-instrumen baru yang tidak konek. Ikat saja kita punya wilayah, sambil garuk yang lain. Tetapi bagaimana konsolidasi dari potensi-potensi yang kita miliki.

Dengan adanya keterhubungan ini, baik itu darat maupun laut, dengan adanya armada feri tadi, berarti kita bicara kesan yang muncul bahwa deratan kelas satu dan kepulauan kelas dua, ini hilang Pak ya?

Hilang. Kita bisa bayangkan, disatu pasar saja kurang tomat, sudah mengganggu inflasi.

Padahal tanam tomat di Muna Barat sana, di Lawa sana, di Lasalimu sana, itu kan kalau kita jeli mengatur periodisiasi tanam begitu, maupun cabai begitu, nggak mengganggu inflasi kita. Tetapi disitu kepekaan daripada unit-unit kerja, bagaimana membaca pasar dan lain sebagainya.

Secara tidak langusng dengan hidupnya armada laut bisa menjawab persoalan inflasi.

Pasti mempunyai koneksitas.(bersambung)