BPJS Kesehatan Buteng Sosialisasikan Pembentukan Pendaftaran Peserta Mandiri di Desa
PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Buton Tengah (Buteng), difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menggelar sosialisasi pembentukan Chanell pendaftaran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri di setiap desa kepada para camat dan kepala desa (Kades) plus satu perangkatnya di Hotel Findy Lakudo, Kamis (30/8).
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Buteng Muhammad Ayyub Ibrahim, berharap dengan sosialisasi tersebut para Kades sudah bisa membentuk Chanell pendaftaran di desanya masing-masing dengan menunjuk satu orang petugasnya. Petugas tersebut selanjutnya akan ditraining BPJS untuk melayani masyarakat desa terkait persoalan-persoalan BPJS Kesehatan.
"Chanell di desa tersebut nantinya akan menjadi tempat bertanya, mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri, dan menjadi penghubung dengan Cabang BPJS yang bisa membantu masyarakat terhadap jangkauan jarak bila berhubungan langsung dengan Kantor BPJS di kabupaten," terangnya.
Menurut Ayyub, pembentukan Chanell pendaftaran di desa-desa ini akan memudahkan pelayanan BPJS Kesehatan terhadap peserta mandiri hingga pelosok yang melakukan pendaftaran atau berurusan dengan BPJS Kesehatan di Kabupaten Buteng.
"Sebenarnya kita juga punya Siar Center 1500440 untuk layanan telepon 24 jam. Tapi tidak semua desa punya jaringan yang bagus atau peserta terkadang ada rasa minder mau bertanya langsung ke BPJS. Dengan adanya chanell pendaftaran BPJS di desa, mereka tidak perlu malu bertanya lagi karena kenal baik sama petugasnya yang merupakan warga desa setempat," jelasnya.
Pria berkaca mata ini berharap setiap keluarga di desa bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri karena mempunyai dampak sosial dan ekonomi. "Mungkin sebuah keluarga mampu secara finansial, tapi karena jatuh sakit dan tidak ada jaminan kesehatan bisa memunculkan kemiskinan baru dari pembayaran pelayanan kesehatannya. Itulah yang dimaksud dengan dampak sosial itu," tandasnya.
Ayyub mengilustrasikan, sebelum ada jaminan kesehatan masyarakat berpikir untuk berobat ke rumah sakit. Apakah punya uang atau tidak, mau pinjam uang sama siapa, ada yang bantu atau tidak, dan aset apa yang dimilikinya untuk dijual. Pada akhirnya, tidak punya uang lagi karena membiayai pengobatannya yang mahal. Kalau ada jaminan kesehatan, resiko-resiko itu dapat teratasi dengan baik.(uzi)