Sosialisasikan E-Kinerja ASN, Pemkab Buteng Datangkan Direktur Kinerja ASN BKN RI
PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) berencana akan memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) kepada para ASN-nya. Hanya saja, harus didukung dengan kinerja dan kehadirannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menilai dan mengawasi kinerja para ASN tersebut, Pemkab Buteng sendiri akan menerapkan aplikasi e-kinerja. Layanan berbasis online tersebut akan memuat catatan kinerja harian semua ASN setiap bulannya di masing-masing OPD.
Untuk mensosialisasikan penerapan e-kinerja ASN tersebut, Pemkab Buteng melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendatangkan Direktur Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Neny Roschyany SS Apt MSi.
Sosialisasi e-kinerja ASN itu dibuka Wakil Bupati Buteng Kapten Inf (Purn) La Ntau di Gedung Azzahra Lakudo, Kamis (6/9).
"Pengelolaan administrasi kepegawaian di Kabupaten Buteng ini masih harus terus ditingkatkan sesuai surat edaran Menpan-RB Nomor: B/2810/M.PAN-RB/08/2016 perihal penilaian prestasi kerja ASN. Termasuk surat edaran Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.104-4/99 dalam butir ketiga, bahwa pelaporan penilaian prestasi kerja ASN mulai 2016 sudah harus menggunakan aplikasi laporan kerja secara elektronik (E-LAPKIN)," ungkap Wabup La Ntau dalam sambutannya.
Maka itu, dirinya sangat menyambut baik sosialisasi e-kinerja ASN ini dan diharapkan bisa menjadikan pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Buteng dapat ditingkatkan, sehingga tidak tertinggal dari daerah lainnya.
"Saya tegaskan kepada para Kasubag Kepegawaian di masing-masing OPD dan kecamatan se Kabupaten Buteng agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, terutama penggunaan aplikasi e-kinerja," himbaunya.
Pasangan Samahuddin ini bersyukur sudah dikunjungi Direktur Kinerja ASN dari BKN RI bersama Pranata Komputer Kinerja ASN pusat, untuk memberikan bimbingan bagi Pemkab Buteng dalapm pelaporan berbasis aplikasi e-kinerja, demi memenuhi tuntutan perkembangan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Direktur Kinerja ASN BKN RI, Neny Roschyany, berharap setiap ASN memiliki kinerja yang baik karena selama ini baru dinilai dari absensi saja. Namun sekarang sudah harus dinilai melalui e-kinerja, dimana setiap harinya ASN itu harus melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya.
"Sekarang ini sudah ditekankan pengelolaan manajemen ASN didasarkan pada sistem merit, yakni melihat kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Termasuk bebas dari intevensi politik," terangnya.
Neny menegaskan, ASN sekarang tidak hanya datang di kantor menunggu disposisi dari atasan, tetapi dituntut berkinerja dan dirangsang untuk mencipyakan pekerjaan. Muaranya nanti adalah peningkatan pelayanan publik.
"Kita sudah punya regulasi yang mengatur tentang penilaian prestasi kerja ASN. Di awal tahun, mereka harus membuat target apa yang harus dikerjakan di tahun berjalan. Setiap bulan ASN juga harus membuat target apa yang harus dicapai. Target-target tersebut harus sesuai dengan target kinerja organisasinya," jelasnya.
Ia menghimbau seriap ASN memahami hak-hak dan kewajibannya. Instansi juga harus jelas dalam pengelolaan ASN, seperti pola karirnya yang didasarkan pada kinerjanya. "Kita menginginkan ASN yang profesional untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik sebagaimana tujuan reformasi birokrasi," harap Neny.
Di tempat yang sama, Kepala BKPSDM Kabupaten Buteng Samrin mengatakan, sosualisasi e-kinerja ini
bertujuan agar kinerja ASN di lingkup Pemkab Buteng dapat diukur. ASN tidak bisa lagi berbicara sudah berbuat ini dan itu, tapi langsung terukur melalui aplikasi e-kinerja.
"Kedepan ASN Buteng akan diberikan TPP yang akan ditentukan dengan kinerja dan kehadirannya melalui aplikasi e-kinerja secara online. Dari HP mereka bisa melaporkan hasil kerjanya setiap hari. Arahnya nanti kesana, saat ini baru tahap sosialisasi dan pengenalan aplikasi serta cara kerjanya," papar Samrin.
Ia berharap aplikasi e-kinerja ini sudah bisa diterapkan 2019 nanti dan 2020 bisa dimanfaatkan. Masing-masing OPD sesuai dengan beban kerjanya akan terlihat melalui aplikasi tersebut. "Harapannya nanti kinerja ASN dapat terukur, sehingga pemberian TPP pas pada tempatnya," pungkasnya.(uzi)