Samahuddin Tekankan Transparansi Perencanaan Penganggaran
PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Pasca rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Perwakilan Sultra beberapa waktu lalu, Bupati Buton Tengah (Buteng) H Samahuddin menekankan kepada masing-masing OPD untuk melakukan perencanaan penganggaran yang transparan alias tidak gelondongan.
Pasalnya, KPK menilai potensi korupsi bisa saja terjadi sejak perencanaan anggaran terhadap APBD. Apalagi kegaiatannya tidak mendesak atau yang menjadi prioritas, menjadi ruang dan celah KPK masuk melakukan audit.
"Anggaran itu harus direncanakan sejak awal dan kegiatannya harus jelas item-itemnya, jangan lagi gelondongan," tegas Samahuddin saat memimpin rapat realisasi anggaran dan persiapan lomba P2WKSS bersama Kepala OPD di aula kantor bupati, belum lama ini.
Bupati pertama pilihan rakyat Buteng ini mengaku, dirinya cukup lama berdiskusi tentang pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan Koordinator Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah Sultra, Hery Nuruddin saat bertandang ke kantor bupati sebelumnya.
"Salah satu yang ditekankan beliau terkait pencegahan korupsi terintegrasi di Kabupaten Buteng ini adalah masalah perencanaan anggaran. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama agar kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan," imbuhnya.
Samahuddin mengaku bersyukur dengan masuknya tim pencegahan korupsi dari KPK RI Perwakilan Sultra di Kabupaten Buteng. Masukan dan saran dari mereka akan menjadi evaluasi dari Pemkab Buteng untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Sebelumnya, KPK RI Perwakilan Sultra menyambangi kantor Bupati Buteng dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), Selasa (28/8) lalu. Mereka melakukan peninjauan terhadap kegiatan dan kondisi ruang kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemkab Buteng.
"Kita ke Buteng ini dalam rangka melakukan Monev yang kegiatannya dilaksanakan besok (Rabu, 29/8). Tujuannya untuk pencegahan korupsi terintegrasi di kabupaten Buteng dengan meninjau dulu LPSE dan ULP. Harusnya dengan PTSP juga, tapi belum sempat kita tinjau. Namun kita sudah dapatkan informasinya tadi dari Kadisnya," ungkap Hery Nuruddin.
Dari tinjauan awal tersebut, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki dan pihaknya sudah memberikan saran masukannya. "Kita inginkan pencegahan korupsi itu harus satu sistem menuju level yang excelent. Selain itu pembangunan integritas manusianya dan bagaimana budaya anti korupsi itu selalu dikuatkan dalam pemerintahan," terangnya.
Dalam giat Monev nanti, akan dibahas lebih detil terkait perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen aset, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan e-Government.
"Kita akan dorong Pemkab Buteng untuk melakukan perbaikan-perbaikan e-goverment, SDM-nya, dan budaya anti korupsinya. Kalau ini tidak dijalankan dengan baik setelah kita dampingi satu sampai dua tahun, maka kita akan lakukan penindakan," tandasnya.
Dalam kurun waktu tersebut, KPK RI akan melihat kesungguhan dari kepala daerah beserta jajarannya dulu, apakah ada perbaikan atau tidak.
Hery berharap, jika sebelum-sebelumnya ada permainan atau praktek yang terindikasi korupsi, maka setelah tim pencegahan KPK hadir tidak boleh lagi terjadi. Baik itu bersifat pemerasan, suap, fee setoran dan sebagainya. Kalau masih terjadi tidak akan ada ampun lagi dan kami akan proses," pungkasnya.(uzi)