Bupati Yakinkan Pendaftar CPNS Tak Ada Bayar Membayar di Buteng
PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Bupati Buton Tengah (Buteng) H Samahuddin memantau langsung pelayanan penyetoran berkas pendaftaran CPNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin 8 September 2018. Ia ingin memastikan pelayanan berjalan tertib dan lancar.
Usai makan siang di salah satu rumah makan, orang nomor satu di Kabupaten Buteng itu langsung mengendarai sepeda motornya menuju kantor BKPSDM sekitar pukul 14.00 Wita. Setelah memantau antrean para pendaftar CPNS, ia menuju ruangan Kepala BKPSDM untuk meminta penjelasan dan laporan perkembangan terupdate pendaftaran dan penyetoran berkas CPNS.
Bupati yang didampingi Kadis Kominfo La Ota dan Plt Kasatpol-PP Jamhuri, diterima Sekretaris BKPSDM La Ance Paulus. Kepala BKPSDM Samrin, rupanya sedang menghadiri rapat koordinasi para Kepala BKD se Indonesia di Jakarta terkait penerimaan CPNS 2018.
Kepada bupati, La Ance Paulus melaporkan jika pendaftar CPNS yang sudah terdaftar online di kabupaten Buteng sudah mencapai sekitar 5.488 orang. Sementara yang sudah menyetorkan berkasnya per Jumat (5/10) 437 orang. "Senin hari ini sudah mulai membludak dan diperkirakan ada seribuan. Sore baru bisa kami hitung kepastian jumlahnya," terangnya.
La Ance juga melaporkan, jika awalnya panitia terlihat kerepotan karena mendapat serbuan pendaftar dari pagi hingga siang. Utamanya di loket tenaga kesehatan yang terlihat padat dan membludak. Namun setelah pelayanan ditambah lagi satu loket, kepadatanpun bisa diurai.
Mendapat laporan tersebut, bupati meminta panitia untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan tidak mempersulit para pendaftar yang datang jauh-jauh mengadukan nasibnya. Selanjutnya ia keluar dan berdiskusi dengan para pendaftar yang sedang antre menyetorkan berkasnya.
Melalui kesempatan itu pula, bupati pertama pilihan rakyat Buteng itu menyampaikan maklumat kepada para pendaftar yang sementara berkumpul. "Saya sampaikan kepada semua, jangan percaya dengan calo CPNS yang mengatasnamakan bupati, wakil bupati, BKD, dan lainnya menjaminkan kelulusan kemudian meminta sejumlah uang," katanya.
Samahuddin menegaskan, jika dirinya sudah mewanti-wanti para pejabat di Buteng untuk tidak mempraktekan cara-cara percaloan. "Saya yakinkan kalau di Buteng ini tidak ada yang namanya bayar membayar untuk penerimaan CPNS," tegasnya.
Maka itu, ia mempersilahkan dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dari daerah lain untuk mendaftar CPNS di Buteng. Semua diperlakukan sama dan tanpa pandang bulu, baik dia kaya maupun miskin, keluarga pejabat atau bukan.
"Kalau lulus harus jadi orang Buteng dan menikah dengan orang Buteng, supaya tinggal di Buteng. Harus patuhi perjanjian 10 tahun mengabdi di Buteng baru bisa urus surat pindah kerja ke daerah lain," tandasnya.(uzi)