Dewan Minta Seragam Sat Pol PP dan Damkar Muna Ditarik

PUBLIKSATU, MUNA - Persoalan pengadaan seragam Sat Pol PP dan Damkar yang disinyalir tidak berkualitas mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD Muna.

La Irwan, anggota Komisi I mendesak agar seragam yang telah didistribusi pada ratusan personel itu segera ditarik kembali guna dipastikan kualitasnya, apakah sesuai spesifikasi atau tidak. "Kami minta untuk ditarik kembali," katanya.

Politisi Hanura itu menerangkan, pekan ini akan memanggil Kasat Pol PP, pemeriksa barang dan kontraktor. Saat dipanggil, mereka harus membawa seragam yang telah diadakan dan dokumennya. Toh, kalau memang faktanya, seragamnya tidak sesuai spesifikasi, tidak ada alasan untuk diadakan yang baru. "Itu sudah risiko. Toh, kalau tidak mau diganti, kami akan rekomendasikan ke aparat penegak hukum," tegasnya.

Dewan sendiri akan terus menjalankan fungsi pengawasannya. Apalagi ini menyangkut anggaran yang mencapai Rp 500 juta, lantas barang yang diadakan asal-asalan.

"Kita bicara soal kualitas. Menjadi percuma, barang yang diadakan tapi penggunaannya hanya beberapa hari saja. Apalagi seragam Sat Pol PP dan Damkar ini, hampir setiap hari digunakan personel," ujarnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, satu set seragam mulai dari baju hingga kaos kaki, barangnya tidak berkualitas. Untuk baju dan celana, selain ukurannya kekecilan dan kebesaran, kainnya juga tipis. Begitu juga dengan sepatu laras. Bahannya bukan dari kulit, melainkan dari plastik yang mudah rusak. Baru beberapa kali digunakan, sepatu sudah banyak rusak.

Kasat Pol PP dan Damkar Muna, Sumithata yang dikonfirmasi membantah hal tersebut. Katanya, pengadaan seragam tersebut diadakan oleh pihak ketiga. Kalau ada yang rusak bisa dikomplein pada pihak pengadaan barang. Soal pakaian ada yang kekecilan dan kebesaran, itu hal yang lumrah. Toh, masih bisa digunakan. "Barangnya sudah sesuai spesifikasi dan itu yang kita terima dari rekanan," tandasnya. (cr1)