Demo Tolak Diangkat jadi P3K, Honorer K2 Bentrok Dengan Polisi

PUBLIKSATU, MUNA - Para honorer Kategori Dua (K2) terus memperjuangkan nasib mereka agar bisa diangkat menjadi PNS. Walaupun mengetahui kebijakan itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, tapi mereka terus mencari dukungan di daerah. Untuk kesekian kalinya, para honorer di Kabupaten Muna menggelar unjuk rasa.

Selasa (30/10) mereka yang tergabung dalam forum honorer K2 menggelar aksi di gedung DPRD Muna. DPRD didesak agar menyampaikan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat. Mereka menolak rencana Pemerintah Pusat mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Maunya, mereka diangkat langsung menjadi PNS dengan alasan, sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi.

Aksi yang semula berjalan damai, berubah memanas ketika tak satupun anggota dewan yang datang menemui mereka. Mereka pun memaksa masuk ke dalam gedung. Aparat Kepolisian yang berjaga di pintu masuk berusaha menghalangi.

Bentrok pun terjadi. Para honorer terlibat saling dorong dengan polisi. Baku dorong terhenti, setelah perwakilan mereka diterima Wakil Ketua DPRD, La Ode Dyrun, Ketua Komisi I, Awal Jaya Bolombo dan beberapa anggota dewan.

Megawati, Ketua Forum Honorer K2 menerangkan, kedatangan mereka kembali ke DPRD untuk meminta dukungan agar seluruh honorer K2 diangkat menjadi PNS.

"Kami tidak mau diangkat menjadi P3. Kami hanya mau diangkat menjadi PNS," kata Megawati seraya mempertanyakan hasil konsultasi DPRD di KemenPan-RB.

Awal Jaya Bolombo, Ketua Komisi I menerangkan, KemenPan-RB akan regulasi untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. "Pemerintah Pusat sementara mencari solusi. Kalau seperti itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita menunggu saja," katanya.

Pria yang kerap disapa AJB itu berjanji akan mengawal apa yang menjadi tuntutan honorer. "Kalau untuk menyampaikan ini (tuntutan) ke DPR-RI, kami siap," tandasnya. (cr1)