Bawaslu Buteng Gelar Rakor Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019

PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar rapat koordinasi(Rakor) bersama KPUD setempat, Partai Politik (Parpol), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), camat, lurah, Kades, dan perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Buteng di Hotel Findi Lakudo, Rabu (31/10) sore.

Rakor yang melibatkan stake holder dan dijadwalkan dilaksanakan selama dua hari itu, dibuka Asisten I Setkab Buteng La Saripi mewakili bupati. Selain membuka kegiatan Rakor tersebut, ia juga diminta menjadi

pemateri pertama terkait netralitas ASN terhadap kampanye Pemilu.

"ASN harus patuh dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan Bawaslu, utamanya menyangkut netralitas dan tidak ikut berpolitik praktis. Bila ada laporan dan terbukti, maka akan ada sanksi menanti. Tinggal dilihat pelanggarannya, apakah diberikan sanksi ringan, sedang, atau berat," ungkap La Saripi.

Kepada Parpol dan Caleg, ia meminta untuk tidak melibatkan ASN dalam sosialisasi kegiatan atau kampanye baik Pileg maupun Pilpres. Termasuk Kades dan aparatnya diharap tidak berpolitik praktis dan dilarang ikut berkampanye untuk Caleg tertentu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Buteng Helius Udaya mengatakan Rakor ini dilakukan untuk menguatkan kelembagaan di tingkat Panwascam dan memberikan kiat-kiat pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilu 2019.

"Dengan adanya rakor ini kita harapkan bisa menguatkan pengawasan dan meningkatkan kapasitas Panwascam terkait penugasan mereka dalam pengawasan Pemilu 2019, sehingga potensi pelanggarannya dapat dicegah," terang Helius.

Selain itu, kata dia, Bawaslu Buteng juga berkoordinasi dan berbagi informasi dengan parpol peserta Pemilu 2019, sehingga dalam berkerja dan berkampanye nanti dapat mengikuti regulasi yang ada, baik regulasi dari KPU maupun dari Bawaslu.

Helius mengakui sejak tahapan masa kampanye dimulai 23 September lalu dan berakhir 13 April 2019 nanti, sejauh ini ada beberapa laporan kecurangan dan pelanggaran. Namun pihaknya baru sebatas melakukan pencegahan.

"Tapi kalau pun pencegahan sudah kami lakukan dan masih terulang lagi, maka kami secara tegas akan melakukan penindakan," tandasnya.

Terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK), sejauh ini pihaknya dan jajaran dibawahnya belum mendapatkan pelanggaran ataupun laporan dari masyarakat.

"Kami melihat masih berjalan sesuai dengan regulasi KPUD, tapi kalau nantinya ada temuan tidak sesuai dengan titik yang ditentukan maka kami akan tertibkan bersama Satpol-PP," tegasnya.

Kepada Parpol dan para Caleg, calon doktor ini mengingatkan agar bahan kampanye maupun posternya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti perkantoran pemerintah, rumah ibadah, ditempel di tiang listrik maupun pohon.

"Sempat ada pemasangan atribut parpol di Kecamatan Sangia wambulu, yakni di tiang listrik. Tapi setelah kami sampaikan dan komunikasikan dengan baik, pada akhirnya diturunkan secepatnya," kunci Helius.(uzi)