Tingkatkan PAD, Sekdes di Buteng Dilatih Kelola Aset Desa
Bagikan
PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) analisis pengelolaan aset dan kekayaan desa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Gedung Azzahra Lakudo, Rabu (31/10).
Kegiatan dibuka Asisten I Setkab Buteng La Saripi mewakili bupati dengan peserta para sekretaris desa (Sekdes) se Kabupaten Buteng. Sementara pemateri didatangkan dari akademisi Universitas Balikpapan (Uniba) untuk melatih para Sekdes tersebut mengelola aset dan kekayaan di desanya.
Dalam sambutannya, La Saripi berharap FGD tersebut dapat membawa manfaat bagi peningkatan pengetahuan petugas pengelola aset desa di Kabupaten Buteng. Pasalnya, desa mempunyai aset yang dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri.
"Semoga kegiatan ini dapat memberi nilai tambah dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi para pengurus aset desa. Untuk itu, kepada para Sekdes saya berharap agar kesempatan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya dalam mengali ilmu dan saling bertukar informasi untuk peningkatan kemampuan pengelolaan aset desa," harapnya.
Kepada pemateri atau nara sumber, La Saripi berharap untuk dapat memberikan informasi dan masukan agar nantinya dapat dikembangkan serta diterapkan sebagai sistem yang tepat bagi pemerintahan dan pembangunan seluruh desa di kabupaten Buteng.
"Semoga ilmu yang diberikan dapat diaplikasikan para Sekdes untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kesehariannya sebagai penanggungjawab aset di desa," tukasnya.
Kadis PMD Kabupaten Buteng Arsidik Patola menerangkan, kegiatan FGD ini dilaksanakan pihaknya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan Sekdes dalam mengelola aset dan kekayaan di desa, sehingga ada peningkatan asli desa melalui aset-aset desa tersebut.
"Kegiatan ini semacam pembekalan dan pelatihan para Sekdes agar aset desa dapat dijaga dan dikelola dengan baik, berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Misalkan ada tanah desa atau bangunan milik desa, itu harus dibuatkan sertifikat supaya kalau ada gugatan kedepan bisa dihadapi secara hukum di pengadilan," tuturnya.
Sementara itu, nara sumber FGD dari Uniba Johans Kadir Putra menerangkan, pengelolaan aset dan kekayaan desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa di kabupaten Buteng ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa sendiri.
Diantaranya, inventarisasi aset desa tidak hanya bersumber dari beban APBDesa, tetapi juga kekayaan aset asli milik desa maupun perolehan hal lainnya yang dianggap sah.
"Kekayaan asli milik desa itu seperti tanah milik desa, pasar desa, tambatan perahu, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, permandian umum, dan lain sebagainya," sebutnya.
Menurut Johans, potensi-potensi desa tersebut harus diinventarisasi oleh tiap-tiap desa di Kabupaten Buteng untuk meningkatkan sistem pengelolaan terhadap aset yang ada, agar nantinya dapat menunjang perekonomian masyarakat desa sendiri.
"Dengan FGD ini kita harapkan Sekdes dapat berbuat lebih maksimal lagi dalam pengelolaan aset desanya. Apalagi Buteng ini banyak memiliki potensi kekayaan asli milik desa yang dapat menunjang perekonomian masyarakat di desa," kata Ketua Program Studi Ilmu Hukum Uniba ini.
Johans yang juga putra Mawasangka ini meminta semua Sekdes di Buteng untuk menginventarisasi aset desanya yang sampai hari ini belum dilakukan. "Saya juga akan melakukan pendampingan terkait inventarisasi aset desa ini," pungkas putra anggota DPRD Buteng Kadir Teme ini.(uzi)