MoU dengan Kejari Buton, Pemkab Buteng Menuju Zero Korupsi
Bagikan
PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) telah membangun kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk menuju zero korupsi atau tanpa korupsi melalui pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kejari Buton melalui TP4D dan Datun, akan mendampingi dan mengawal kepala daerah dan jajarannya yang akan melaksanakan program pembangunan. Sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, Pemkab Buteng juga akan bertanya dan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kejari Buton, agar tidak salah dalam bertindak.
"Kita ada beberapa MoU dengan Pemkab Buteng untuk pencegahan korupsi, diantaranya lembaga TP4D dan Datun. Bentuk kerjasamanya dalam arti positif yang menitikberatkan pada pencegahan, sebelum terjadi tindak pidana korupsi," ungkap Kejari Buton, Wiranto SH MH, dalam kunjungannya di Buteng, Senin (19/11).
Dalam mengawal kegiatan pemerintah, jika ada indikasi menjurus penyimpangan, pihaknya akan mengingatkan dengan cepat. Namun, bila sudah diingatkan tetapi masih melanjutkan kegiatan yang menjurus ke penyimpangan tersebut, maka Kejari tidak akan segan-segan lagi melakukan penindakan.
"Dengan adanya MoU seperti ini, misi kita untuk "Zero Korupsi" dapat terbangun di Kabupaten Buteng ini. Sekecil apapun korupsi itu harus kita berantas dan kalau perlu dicegah sebelum terjadi," harapnya.
Wiranto membeberkan, pihaknya menekankan kepada Pemkab Buteng untuk memiliki tekad dan komitmen menuju Zero Korupsi. Penekanan ini sebagai salah satu rangkaian sosialisasi menjelang peringatan hari anti korupsi yang jatuh pada 9 Desember nanti.
Di tempat yang sama, Bupati Buteng H Samahuddin mengaku siap dan berkomitmen menciptakan zero korupsi di Kabupaten Buteng. "Mudah-mudahan saya dan Kepala SKPD beserta aparat dibawahnya dijauhkan dari korupsi ini, utamanya menyangkut hak-hak rakyat," doanya.
Samahuddin berharap, dengan adanya TP4D dan Datun ini menjadi jembatan pemerintah daerah berkonsultasi dan bertanya sebelum melakukan kegiatan, agar tidak salah-salah betindak dan terjerat korupsi.
"Kalau pihak Kejaksaan sudah mengingatkan, maka kita harus ikuti. Sehingga saya tekankan kepada SKPD saya, ikuti petunjuk dan arahan dari TP4D agar kita selamat dan tidak terjerat korupsi," himbaunya.(uzi)