KUA-PPAS APBD 2019 Buteng Rp 620 Miliar Lebih
Bagikan
PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD melalui rapat paripurna di ruang sidang DPRD Buteng, Rabu (28/11).
Rancangan KUA-PPAS APBD 2019 tersebut diserahkan langsung Bupati Buteng H Samahuddin didampingi Wakil Bupati La Ntau kepada Ketua DPRD Adam untuk dibahas. Disaksikan para anggota DPRD, Sekab Buteng La Ode Hasimin, para Kepala OPD, dan para camat.
Dalam KUA-PPAS APBD 2019 itu, tertuang pendapatan APBD Buteng mencapai Rp 620.342.393.400, sedikit lebih banyak dari APBD 2018 senilai Rp 616.861.781.678.
Hanya saja, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 Rp 97.786.635.000 lebih rendah dari DAK 2018 yang mencapai Rp 160.175.959.000. Sementara, Dana Alokasi Umum (DAU) 2019 lebih tinggi Rp 376.530.191 dari DAU 2018 sebanyak Rp 358.696.369.000.
"KUA-PPAS APBD ini menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dimana, didalamnya memuat kondisi perekonomian makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian pembangunan daerah," ungkap Samahuddin saat memberikan sambutan.
Pasangan La Ntau ini menjelaskan, PPAS disusun untuk menentukan skala prioritas urusan wajib dan urusan pilihan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program. Dokumen PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.
"Pelaksanaan penyusunan KUA-PPAS APBD 2019 ini, disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buteng," tukasnya.
Selanjutnya orang nomor satu di Kabupaten Buteng ini menguraikan ringkasan proyeksi APBD 2019. Pendapatan daerah sebesar Rp 620.342.393.400. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 11.765.258.789, pajak daerah Rp 3.030.508.789, retribusi daerah Rp 1.134.750.000, dan lain-lain PAD yang sah Rp 7.600.000.000.
Pendapatan lainnya yang bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 494.474.338.000. Terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp 20.157.512.000, DAU Rp 376.530.191.000, dan DAK Rp 97.786.635.000.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 114.102.796.611. Tediri dari pendapatan hibah Rp 17.059.058.303, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp 11.606.900.308, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp 85.436.838.000.
Untuk belanja daerah secara keseluruhan tahun anggaran 2019 nanti sebesar Rp 644.892.393.400. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 297.232.745.672 dan belanja langsung Rp 347.659.647.727. Sementara, untuk pembiayaan daerah secara keseluruhan Rp 24.550.000.000.
Setelah dokumen KUA PPAS APBD 2019 tersebut diterima DPRD, Badan Anggaran (Banggar) DPRD kemudian melakukan rapat untuk membahasnya. Selanjutnya dilaksanakan rapat kerja Banggar DPRD bersama pihak eksekutif.
Setelah disepakati bersama, diagendakan lagi rapat paripurna dalam rangka persetujuan penetapan KUA-PPAS APBD 2019 yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab Buteng dan DPRD.(uzi)