Perempuan Muna Barat Tolak Politik Uang
PUBLIKSATU, MUNA BARAT - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna Barat (Mubar) intens menggelar sosialisasi terkait skema pengawasan Pemilu. Bukan hanya pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) dan pengawas lapangan (PL) tingkat desa dan kelurahan yang dibekali, warga biasa pun dibekali tata cara pengawasan pemilu.
Sudah dua hari ini Bawaslu Mubar mengumpul masyarakat dari kalangan laki-laki dan perempuan. Hari pertama yang diberi pemahaman pengawasan pemilu dari kaum laki-laki. Hari kedua, Rabu (5/12), giliran kaum perempuan yang diberi sosialisasi.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan tiap kecamatan dan kalangan pemuda/pemudi tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Komisioner Bawaslu Mubar, Muniati Rigato menjelaskan, pihaknya menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu itu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2019 nanti. Mereka dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan segala tahapan Pemilu, termasuk kaum perempuan.
"Kita sengaja libatkan mereka. Karena para kaum perempuan pada umumnya lebih teliti dalam memberikan informasi. Kemudian tekun dalam melihat segala pemasalahan yang muncul," ungkapnya.
Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pengawasan Pemilu, sebagai bagian dari pemberdayaan. Tidak hanya mereka menjadi objek, tetapi sebagai pelaku dalam peradaban demokrasi.
"Perempuan itu bagian dari masyarakat yang mempunyai hak sama dalam berdemokrasi. Termasuk melakukan pengawasan setiap kegiatan politik dalam hal ini pemilihan. Jadi mereka nanti dapat memberikan informasi kepada kami, kalau ada dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik," ujarnya.
Lebih pentingnya lagi Kata Muniati, perempuan lebih berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik di lingkup keluarga dan lingkungan sekitar. "Selama ini peran perempuan masih kurang menonjol. Sekarang kita berdayakan mereka, dan menjadi pengedukasi di lingkungan keluarga dan sekitar," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Mubar mengajak para kaum perempuan untuk menandatangani Memorandum of Understand (MoU) terkait penolakan politik uang atau anti money politics. Makanya money politics akan menjadi musuh bersama kaum perempuan.
"Mereka sudah bersepakat untuk menolak segala politik uang. Mudah-mudahan mereka memegang teguh amanah ini untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu. Apalagi dengan kekuatan kita terbatas, maka dibutuhkan partisipasi dari mereka," pungkasnya. (p5)