Teken Pencairan Honda, 850 GTT Buteng Diminta Ciptakan Prestasi Ujian Siswa

PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Sedikitnya 850 guru non PNS alias Guru Tidak Tetap (GTT) tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menandatangani pencairan honor daerah (Honda) selama setahun (Januari-Desember 2018) di halaman kantor bupati, Rabu (19/12/2018).

Penandatanganan honor mereka tersebut diawali dengan pengarahan dari Bupati Buteng H Samahuddin dan Kadis Pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Buteng Hasan Tali, sekaligus penyerahan buku rekening Bank Sultra kepada perwakilan GTT dari TK, SD, dan SMP.

Dalam arahannya, Bupati Samahuddin mengatakan Pemkab Buteng memberikan perhatian lebih kepada tenaga pengajar khususnya para guru honorer dengan mengalokasikan APBD sebesar Rp 9,6 miliar lebih untuk membayar honor mereka dan merupakan Honda terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pemberian Honda tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada guru honorer yang sudah membantu tugas-tugas mengajar di sekolah akibat masih kurangnya guru PNS di Kabupaten Buteng. Sehingga tidak mengherankan jika penerimaan CPNS 2018, dari 500 kuota yang diberikan pusat paling banyak diporsikan tenaga guru sebanyak 275, kesehatan 177, dan selebihnya tenaga teknis.

"Honor daerah ini kita berikan untuk memotivasi guru honorer dalam mengajar anak-anak kita di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru PNS. Sehingga dengan peranan mereka anak didik bisa cerdas dan mutu pendidikan di Kabupaten Buteng menjadi lebih baik," tutur Samahuddin.

Sayangnya, perhatian lebih dari Pemkab Buteng belum diikuti dengan prestasi jika dilihat dari output hasil ujian nasional tingkat SD dan SMP. "Tahun lalu kita merupakan yang terendah dari kabupaten/kota lainnya di Sultra. Saya harap ini tidak terjadi lagi dan tahun ini kita harus mencatatkan prestasi agar tidak malu lagi," harapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Buteng ini menegaskan, dirinya akan memberikan kesempatan dan membuktikannya pada ujian nasional April 2019. "Jika tidak berprestasi lagi, maka guru-guru honorer di Kabupaten Buteng ini akan saya lelang mencari yang bagus cara mengajarnya. 2019, saya akan cek satu per satu cara mengajarnya. Bagi yang malas, slebih baik keluar saja," tegasnya.

Kadis Dikbud Buteng Hasan Tali menambahkan, apa yang menjadi harapan bupati tersebut dijalankan dengan baik oleh para GTT. Perhatian bupati dengan menganggarkan Honda bagi GTT sesuai visi misinya dan menjadi yang terbesar di Sultra, dapat dibalas dengan menunjukan kinerja yang baik dan prestasi bagi siswanya.

"Output dar kerja kita itu dilihat pada hasil ujian nasional siswa. Sehingga ujian nasional yang tinggal empat bulan lagi, dianggap saja tinggal besok. Sehingga metode dalam memberikan materi belajar mengajar pada siswa benar-benar berkualitas dan ada peningkatan," himbaunya kepada para GTT.

Hasan Tali mencontohkan pada dirinya sewaktu masih menjadi guru. Jika melihat hasil ujian muridnya itu rendah, ia tidak bisa tidur dan terus berpikir bagaimana merubah metode mengajarnya supaya anak didiknya tersebut bisa paham dengan baik.

"Silahkan kembangkan sendiri metode mengajar yang sudah ada, agar anak didik kita itu bisa cepat paham dengan materi yang kita ajarkan, itu namanya prakarsa," cetusnya.

Dalam wawancaranya dengan sejumlah media usai pengarahan, Hasan Tali menuturkan 850 GTT yang menerima Honda 2018 merupakan usulan dari kepala sekolah masing-masing sesuai permintaan Dinas Dikbud berdasarkan kebutuhan sekolah bersangkutan.

"Sebenarnya ada sekitar seribuan lebih, namun setelah kita validasi secara akurat menyisakan 850 orang itu. Itulah yang menjadi sasaran pembayaran Honda dari DPA kami 2018 sebanyak Rp 9,6 miliar lebih," bebernya.

Alasan pihaknya memanggil para honorer GTT bertanda tangan di kantor bupati, supaya membuktikan draft nama-nama yang ada dalam SK untuk dicairkan honornya betul-betul ada orangnya. "Bukan kita tidak percaya dengan yang sudah diajukan pihak sekolah, tapi jangan sampai tidak datang

enam bulan kemudian dimasukan kepala sekolah. Itu kan merugikan negara, dia terima honor tapi tidak melaksanakan tugas," jelasnya.

Besaran honor yang akan diterima masing-masing GTT, kata dia, disesuaikan dengan jam mengajar mereka di sekolah. Pihaknya sudah menetapkan standar honor GTT Rp 10.500 per jamnya. Nanti dihitung berapa jam mengajarnya dalam sebulan, sudah sekian itulah yang akan dibayarkan.

"Dalam hitungan satu tahun, rata-rata yang paling rendah kita bayarkan sekitar enam juta dan paling banyak Rp 12 juta lebih," pungkasnya.(uzi)