Bupati Buteng Salurkan 851 Karung Beras Bantuan Provinsi

PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Setelah sebelumnya menyalurkan bantuan pangan berupa beras dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) di tiga kelurahan Kecamatan Lakudo (Boneoge, Gu Timur, Lakudo), giliran dua kelurahan di Kecamatan Gu (Watulea dan Bombonawulu) yang dijangkau Bupati Buteng H Samahuddin untuk menyerahkannya langsung kepada warga yang terdampak Covid-19, Senin (29/6/2020).

Di Kelurahan Watulea, Samahuddin menyalurkan 500 karung beras dan di Kelurahan Bombonawulu sebanyak 351 karung dengan berat per karungnya 18 kilogram. Di masing-masing kelurahan tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Buteng itu hanya menyerahkan beras pada lima penerima dan dilanjutkan lurahnya untuk disalurkan kepada para warganya.

Baik Lurah Watulea La Mira dan Lurah Bombonawulu H Asmin Maa, melaporkan kepada bupati bahwa para penerima bantuan beras tersebut merupakan warga yang tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemensos), tidak masuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Dari hasil pendataan kami, ada 800 kepala keluarga (KK) lebih warga kami yang tidak menerima tiga bantuan tersebut. Sementara bantuan beras yang masuk hanya 500 karung saja. Sehingga kami mengambil kebijakan dengan persetujuan masyarakat sendiri untuk membagi rata 500 karung tersebut agar semua bisa kebagian. Mungkin bisa sembilan kilogram per KK," ungkap Lurah Watulea.

Beda halnya dengan Lurah Bombonawulu, tetap membagikan sesuai data penerima untuk 350 karung yang masuk di kelurahannya. "Memang masih banyak warga kami yang belum terima, karena tidak masuk dalam data usulan karena sebelumnya mereka masih berada di perantauan dan lainnya belum memiliki kartu keluarga," beber Asmin Maa.

Kadis Pangan Kabupaten Buteng, Hasan Tali, mengatakan bantuan beras dari Dinas Pangan Provinsi Sultra untuk Kabupaten Buteng sebanyak 5.595 KK penerima yang akan disebar di 67 desa dan 10 kelurahan.

"Pembagiannya antara desa dan kelurahan tidak jauh beda jumlahnya. Namun, kebijakan pak bupati harus lebih banyak di kelurahan, karena di desa itu hampir semua warganya telah mendapat bantuan. Kalau tidak terima BLT dari Kemensos, masih ditanggulangi melalui BLT Dana Desa. Beda, dengan kelurahan hanya BLT Kemensos saja, sehingga banyak warga yang tidak tersentuh bantuan sosial akibat dampak dari Covid-19," papar Hasan Tali.