Pandangan Umum Fraksi DPRD Buteng, LKPJ APBD 2019 Disetujui dengan Catatan
PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Setelah sehari sebelumnya dilaksanakan rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2019 oleh Bupati Buton Tengah (Buteng) H Samahuddin, lima fraksi di DPRD kemudian menyampaikan pandangan umumnya, Selasa (21/7/2020).
Rapat paripurna pemandangan ummum fraksi terhadap LKPJ APBD 2019 tersebut dipimpin Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto dan dihadirio sebagian besar anggota. Dari Pemkab Buteng dihadiri langsung Bupati Samahuddin, Sekda Kostantinus Bukide, dan para Kepala OPD.
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Indonesia (PDIP) dan Fraksi Kebangkitan Keadilan Demokrat (PKB, PKS, Demokrat) yang pandangan umumnya digabungkan, dibacakan juru bicara Fraksi PDIP Azaludin. Fraksi Amanat Nasional (PAN) dibacakan Wa Ode Mariati. Fraksi Nasional Demokrat (Partai NasDem) dibacakan La Ode Alim Alam. Fraksi Gerakan Persatuan Bintang Karya (Gerindra, PPP, PBB, Golkar) dibacakan Sa'adia.
Dalam pemandangan umumnya tersebut, kelima fraksi menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Buteng atas pencapaiannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam mengelola keuangan daerah tahun anggaran 2019. Dengan dasar itu, LKPJ APBD 2019 disetujui untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan-tahapannya.
Namun demikian, Fraksi Gerakan Persatuan Bintang Karya memberikan catatan-catatan sebagai saran dan masukan, serta beberapa poin yang masih membutuhkan penjelasan dari Pemkab Buteng. "Setelah kami menelaah dan mendalami tentang penjelasan umum pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, fraksi kami memberikan beberapa catatan," ungkap Sa'adia.
Diantaranya, meminta penjelasan langkah optimalisasi dari Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Pendapatan Daerah. Penjelasan Dinas Kominfo yang realisasi anggarannya hanya mencapai 40,2 persen. Penjelasan nilai tambah aset dalam satu tahun yang dinilai menurun dibanding tahun 2018.
"Mohon pejelasan terkait realisasi APBD 2019 yang hanya mencapai 90,74 persen, sehingga mengalami defisit anggaran," pinta Sa'adia.