Paripurna DPRD, Bupati Sampaikan Kondisi Keuangan APBD-P 2020

PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2020 diajukan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) ke DPRD dua pekan lalu, Bupati Buteng H Samahuddin kemudian menyampaikan penjelasan umum tentang kondisi keuangan daerah melalui sidang paripurna DPRD, Senin (28/9/2020).

Dalam penjelasannya, Samahuddin menyampaikan pandemi Covid-19 saat ini masih sangat mempengaruhi perekonomian nasional maupun Kabupaten Buteng. Kondisi tersebut mengakibatkan perubahan pada struktur APBD yang dipengaruhi oleh perubahan pagu transefer ke daerah dan dana desa.

"Kondisi yang sama juga terdapat pada pengalokasian anggaran bagi hasil provinsi. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja, yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 2020, mengalami perubahan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten Buteng 2020.

Selanjutnya, Samahuddin menyampaikan ringkasan proyeksi APBD-P 2020. Pendapatan daerah diperkirakan setelah perubahan sebesar Rp 639.179.877.729. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 14.715.714.098, Dana Perimbangan sebesar Rp 464.481.203.000, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 159.982.960.631.

Belanja daerah secara keseluruhan dalam perubahan untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 680.921.159.975. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 303.014.576.270 dan belanja langsung sebesar Rp 377.906.583.705.

Belanja tidak langsung, rinciannya untuk belanja pegawai sebesar Rp 186.467.053.570, belanja hibah sebesar Rp 5.135.400.000, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa sebesar Rp 100.198.177.700, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 11.213.945.000.