Tahun Depan, Program Pembangunan Prioritas Gubernur Fokus Wilayah Kepulauan
PUBLIKSATU, MUNA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tenggara, J Robert mengungkapkan program prioritas pembangunan Gubernur Sultra, Ali Mazi akan fokus di wilayah kepulauan yakni wilayah kepulauan Buton dan kepulauan Muna.
"Ada beberapa pesan dari bapak Gubernur yang pertama, saya yakin wilayah kepulauan khususnya masyarakat Muna merasa kecewa terhadap proporsi anggaran yang ada saat ini. Di mana kita ketahui proporsi anggaran lebih besar dialokasikan di wilayah daratan sedangkan di wilayah kepulauan alokasi anggaran sangat kecil," ungkapnya saat memberikan sambutan pada Musrenbang Kabupaten Muna, di Aula Rujab Bupati Muna, Rabu, 09/03/2022.
Sesuai arahan Gubernur lanjut Robert, program prioritas pembangunan Gubernur yang dituangkan dalam RPJMD, di mana sampai akhir tahun 2022 porsi anggaran pembangunan difokuskan di wilayah daratan. Setelah itu Gubernur akan fokus di wilayah daratan.
"Untuk tahun 2022 sampai tahun 2024 mendatang sesuai arahan bapak Gubernur di mana proyek prioritas yang dituangkan dalam RPJMD, di mana pada akhkr tahun 2022 ini akan berakhir yaitu, proyek pembangunan rumah sakit jantung, pembangunan jalan Toronipa dan pembangunan gedung perpustakaan. Sehingga di akhir tahun 2022 ini sesuai arahan bapak Gubernur proyek pembangunan akan difokuskan pada wilayah kepulauan, dalam hal ini Muna dan Buton," terangnya.
Meskipun masa jabatan Gubernur akan berakhir di tahun 2023 tetapi perencanaan pembangunan daerah akan diselesaikan di tahun 2023 sebagai dasar penyusunan APBD di tahun 2024.
"Kami berharap program prioritas ini akan meningkat di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Kita berharap juga apa yang kita harapkan bisa terwujud hingga tahun 2024. Tinggal bagaimana kita mengakomodir kepentingan lainnya ketika terjadi kekosongan jabatan. Karena akan ada pejabat gubernur yang akan menjabat hingga tahun 2025 mendatang," terang Robert.
Untuk memayungi ini kata Robert, pemerintah akan menyusun RPD, di mana dalam penyusunan RPD ini pihak Pemprov akan minta masukan pemerintah kabupaten sebagai rujukan bagi penjabat yang akan menjabat Gubernur untuk mengimplementasikan program prioritas dalam APBD tahun 2024.