Dilema Guru Dalam Pusaran Politik

Oleh: Laode Abd. Alim R. Ishak

Guru adalah sosok luar biasa. Kesabarannya berhasil menuntun seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak sedikit orang sukses lahir dari kelembutan ucapannya saat memberi motivasi. Sampai kapanpun, jasa satu huruf ataupun kalimat yang diajarkan akan terus tercatat sebagai amal jariyyah.

Perjuangan nan tulus tanpa henti demi mencerdaskan anak bangsa, sesungguhnya inilah sebab utama guru wajib memeroleh kehormatan baik secara profesi maupun pribadi. Tak pandang setinggi apa jabatan dan pangkat seseorang, guru tetap harus dimuliakan.

Baca Juga: Ketiga Pasangan Capres-Cawapres Diminta Memiliki Program Kemaritiman

Tapi semenjak era reformasi yang ditandai keterbukaan keran politik, kemuliaan guru "dicoreng" tangan-tangan tak terlihat (invisible hand) para politisi terutama yang sedang berkuasa. Akibatnya, bahasa ajakan agar guru sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) menjaga netralitas di tahun politik hanya pemanis bibir kaum yang sedang haus kekuasaan. Faktanya, banyak guru tersandera secara psikologis.

Sungguh, guru benar-benar berada dalam dilema di tengah arus pusaran politik. Mengikuti hati nurani, guru tak berdaya menghadapi ancaman-ancaman halus. Apalagi berlawanan arus dengan kekuasaan. Akhirnya, politisi berhasil memaksa guru untuk berperan sebagai "pion" kekuasaan.

Jadilah kemudian guru merangkap jadi tim sukses baik itu untuk pasangan calon presiden, gubernur, bupati ataupun wali kota tertentu. Padahal jauh dalam hati nurani mereka, itu semua sangat bertentangan. Namun sekali lagi, guru dibuat tak berdaya.

Apalagi bila kekuasaan mulai bermanuver secara halus menekan kepala dinas, pengawas, hingga kepala sekolah. Mau tidak mau, suka tidak suka, guru-guru biasa yang sebelumnya hanya mengajar di depan kelas berubah jadi tim kampanye, mengikuti arahan bahkan perintah pimpinan.

Tentu saja, hal tersebut berdampak buruk pada dunia pendidikan yang seharusnya suci dan bebas dari segala bentuk intervensi politik. Salah satunya adalah proses penempatan penjabat berdasarkan "politik balas budi" bukan berlandaskan pada prinsip "the right men on the right job" atau orang yang tepat pada posisi (jabatan) yang tepat.

Baca Juga: Anies-Muhaimin Bidik Kemenangan di Batang dan Pekalongan

Mutasi yang seharusnya menjadi ajang memilih sosok pemimpin terbaik diantara yang terbaik, justru jadi gelanggang bagi-bagi kue kekuasaan. Membalas keringat orang yang sudah berjuang mati-matian mengusung salah satu calon presiden, gubernur, bupati ataupun wali kota. Meskipun secara kapasitas maupun kualitas sebenarnya masih jauh di bawah kategori cukup. Alhasil, di tangan pemimpin tersebut dunia pendidikan kehilangan ruh dan tanpa arah yang jelas.

Parahnya lagi, mutasi atau apapun istilah lainnya, seringkali juga menjadi momen sang penguasa menjalankan aksi "balas dendam" terhadap orang-orang yang dianggap tidak mendukung saat pemilihan. Akibatnya, ada kepala sekolah yang tiba-tiba jadi guru biasa hanya karena teridentifikasi "berkhianat".

Padahal beberapa diantaranya memiliki rekam jejak bagus, dengan segudang prestasi baik regional, nasional bahkan internasional. Adapula guru yang tiba-tiba dipindahtugaskan ke daerah terpencil, jauh dari sanak keluarga. Alhasil, guru-guru dimaksud "memberontak" dengan bersikap tak pernah sekalipun masuk mengajar. Akhirnya, politik secara perlahan berhasil merubah sosok seorang guru yang bertanggung jawab jadi malas dan melalaikan tugas serta kewajiban.

Begitulah dilema yang harus dirasakan guru ketika berada di tengah pusaran politik. Mereka dibuat tak berdaya dengan cara-cara intimidasi halus oleh para pelaku politik melalui kekuasaan. Menghadapi momentum tahun politik tahun 2024, tentu saja guru sudah mulai diliputi perasaan cemas, was-was bahkan takut. Seperti apalagi nanti nasib mereka.