Demonstrasi Sama dengan Ujaran Kebencian?

Penulis: Aghia Khumaesi Suud

(Peneliti Hukum BRIN)

Kondisi politik Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demonstrasi kerap terjadi di berbagai daerah. Baik dilakukan oleh perseorangan, komunitas ibu-ibu, buruh, pkerja seni, mahasiswa dan lain sebagainya. Namun, pemerintah dalam hal ini membatasi berita demonstrasi yang terjadi dan menganggap hal itu sebagai ancaman karena dinilai sebagai ujaran kebencian kepada pemerintah khususnya Presiden.

Rangkuman demonstrasi besar tersebut tercatat dari tanggal 25 Agustus-29 Agustus 2026, selama bulan Nopemer diberbagai daerah di Indonesia, termasuk demo yang terjadi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tanggal 10-11 Nopember 2026.

Apakah demonstrasi sama dengan ujaran kebencian? Jawabannya adalah tidak. Hal itu bsia dilihat dari tujuan, bentuk penyampaian, serta status hukumnya. Sebagai negara demokrasi yang berasaskan hukum, Masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat atau aspirasinya dengan berabgai cara salah satunya adalah demonstrasi. Asaalkan dilakuakn dengan tertib, aman, tentram, tanpa ada kerusuhan dan ancaman atau akibat poster yang mengandung unsur kebencian.

Demo adalah penyampaian aspirasi atau kritik secara terbuka yang dilindungi konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dijelaskan dalam undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Artinya Masyarakat yang melakukan unjuk rasa (demo) bukanlah perbuatan yang dilarang secara hukum tapi justru dilindungi oleh undang-undang. Berbeda dengan ujaran kebencian yang merupakan serangan atau hasutan berbasis kebencian terhadap identitas tertentu yang dilarang hukum.

Meskipun batas anatar demonstrasi dan ujaran kebencian sangat tipis. Bahkan ada sejumlah demo yang disisipi oleh penyampaian ujaran kebencian, provokasi, atau fitnah baik secara langsung di muka umum maupun melalui penyebaran di media sosial. Perbuatan tersebut dapat langsung djerat pada pasal 242 UU No 1 tahun 2023 yang menyatakan melarang pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan penduduk berdasarkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, atau disabilitas dengan ancaman pidana penjara hingga 3 tahun. Serta pada Pasal 28 ayat (2) perubahan UU No. 19 tahun 2016 dan UU No. 1 tahun 2024 tentang UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang menghasut atau menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan/ atau denda Rp1 miliar.

Artinya kegiatan demonstrasi yang tidak mengandung unsur ujaran kebencian dapat dilakukan dan tidak bisa dilarang oleh siapapun termasuk aparat penegak hukum sesuai dengan syarat dan aturan yang ada dalam undang-undang. Termasuk tidak dilakukan di beberapa objek vital dan fasilitas tertentu, yaitu: Lingkungan istana kepresidenan (dalam radius tertentu, misal 100 meter), Tempat ibadah, Instalasi militer, Rumah sakit, Pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, dan terminal angkutan darat dan Objek-objek vital nasional yang dijelaskan dalam pasal 9 UU No 9 tahun 1998. Serta tidak membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum (seperti senjata tajam, bahan peledak, dll.) dan harus ada pemberitahuan kepada apparat penegak hukum untuk syarat keamanan.

Jika para demonstran melakukan pelanggaran dari syarat-syarat tersebut maka berdasarkan UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP baru, demonstrasi yang diadakan tanpa memberikan pemberitahuan kepada pihak berwenang dan menimbulkan kerusuhan/keonaran dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda maksimal Rp10 juta.

Namun jika demonstrasi yang dilakukan Masyarakat sesuai syarat-syarat pada undang-undang maka para aparat penegak hukum harus melindungi jalannya demonstrasi tersebut dan para media atau berita baik digital atau cetak harus menyebarkan berita tersebut. Hal ini dijamin dalam Pasal 28 UUD tahun 1945 dan pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Oleh karena itu, demosntarsi yang terjadi akhir-akhir ini apakah demonstarsi yang damai yang harus dilindungi atau memang mengandung unsur kebencian?