KRITIK, KEPENTINGAN POLITIK, DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN: MENILIK POLEMIK RIDWAN BAE, ASR, DAN KERIBUTAN KEPALA DINAS PARIWISATA SULAWESI TENGGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Penulis: Dr. La Malesi, S.Pt., M.Si

Pusat Analisis dan Kebijakan regional (PAKKAR) Sulawesi Tenggara

Pendahuluan

Kritik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kritik, masyarakat maupun para pemangku kepentingan dapat menyampaikan aspirasi, mengoreksi kebijakan, serta mengingatkan pemerintah terhadap tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik. Namun, kritik tidak selalu hadir dalam ruang yang sepenuhnya bebas dari kepentingan. Dalam kehidupan politik, pernyataan yang tampak sebagai evaluasi terhadap kinerja pemerintah juga dapat berkaitan dengan persaingan pengaruh, kepentingan kelompok, dan upaya membangun citra di hadapan masyarakat.

Persoalan tersebut terlihat dalam polemik pernyataan Ridwan Bae terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka atau ASR, pada Oktober 2026. Dalam pemberitaan Beritasulawesi.co.id pada 28 Oktober 2026, Ridwan Bae meminta ASR agar lebih sering turun langsung ke lapangan dan tidak hanya mengandalkan laporan dari jajaran pemerintahan. Ia juga menyoroti perlunya rapat koordinasi antara gubernur dan para kepala daerah di Sulawesi Tenggara untuk membahas persoalan masyarakat. Ridwan Bae menjelaskan bahwa kritik tersebut dimaksudkan sebagai masukan agar gubernur lebih dekat dengan kondisi nyata masyarakat (Beritasulawesi.co.id, 2026).

Akan tetapi, polemik tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, membuat konten media sosial yang menyinggung masa jabatan Ridwan Bae ketika menjadi Bupati Muna dan mengaitkannya dengan persoalan tanaman jati di wilayah Raha. Konten itu memicu kedatangan sejumlah loyalis Ridwan Bae ke kantor dinas pada 28 Oktober 2026. Situasi sempat memanas, dan Ridwan Badallah akhirnya menyampaikan permintaan maaf serta menyatakan telah menghapus konten terkait. Peristiwa ini diberitakan oleh detikSulsel pada 28–29 Oktober 2026 (detikSulsel, 2026).

Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bagaimana kritik terhadap kinerja pemerintahan dapat bergeser menjadi pertentangan personal dan kelompok. Persoalan yang semula berkaitan dengan pelayanan publik akhirnya menyita perhatian karena perselisihan antaraktor politik dan respons yang berkembang di media sosial.

Fenomena ini layak dikaji lebih jauh melalui perspektif sistem kapitalisme yang memengaruhi praktik politik modern, khususnya ketika kekuasaan, kepentingan, dan pencitraan saling berkelindan. Pada saat yang sama, Islam menawarkan landasan etis dan mekanisme pengawasan yang menempatkan kritik sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar, musyawarah, serta pertanggungjawaban pemimpin. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut siapa yang benar atau salah dalam suatu polemik, tetapi juga mengenai sistem nilai dan tata kelola seperti apa yang mampu memastikan kritik menghasilkan perbaikan bagi masyarakat.

Kritik terhadap ASR: Aspirasi Publik atau Kepentingan Politik?

Secara substansial, tuntutan agar seorang gubernur lebih sering turun ke lapangan bukanlah sesuatu yang keliru. Pemimpin daerah memang perlu memahami keadaan masyarakat secara langsung, memeriksa pelaksanaan kebijakan, dan memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan. Laporan dari perangkat daerah tetap diperlukan, tetapi perlu dilengkapi dengan pengawasan, dialog, dan verifikasi kondisi di lapangan.

Dalam konteks ini, pernyataan Ridwan Bae memiliki pokok persoalan yang relevan untuk dibahas, yakni kedekatan pemimpin dengan masyarakat dan efektivitas koordinasi antarpemerintah daerah. Jika kritik tersebut ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terukur, masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui pelayanan yang lebih responsif dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, dalam politik, substansi suatu pernyataan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari konteks pihak yang menyampaikannya. Ridwan Bae merupakan politikus yang memiliki posisi dan pengaruh dalam kehidupan politik Sulawesi Tenggara. Karena itu, kritik yang disampaikannya juga dapat dianalisis dalam kerangka relasi kekuasaan dan kepentingan politik.

Kritik yang ditujukan kepada seorang kepala daerah dapat berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi sekaligus berpotensi membangun citra politik pihak yang mengemukakannya. Dengan menyoroti kekurangan pemerintah, seorang politikus dapat menampilkan dirinya sebagai tokoh yang peka terhadap persoalan masyarakat, berani menyuarakan aspirasi, dan mampu mengawasi jalannya pemerintahan.

Dari sudut pandang tersebut, pernyataan Ridwan Bae dapat dibaca bukan hanya sebagai kritik administratif, melainkan juga sebagai tindakan politik yang berpotensi menghasilkan keuntungan reputasional. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa kemungkinan keuntungan politik tidak otomatis membuktikan adanya niat tersembunyi atau manipulasi yang disengaja. Tidak tersedia bukti yang cukup untuk memastikan motif pribadi Ridwan Bae di balik pernyataannya. Oleh sebab itu, analisis ini berfokus pada struktur insentif politik yang memungkinkan kritik memiliki dimensi elektoral, reputasional, maupun strategis.

Persoalan utamanya bukan terletak pada boleh atau tidaknya seorang politikus menyampaikan kritik. Kritik dari anggota legislatif maupun tokoh politik justru dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap eksekutif. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kritik tersebut disertai data, ukuran kinerja yang jelas, dan usulan perbaikan yang dapat ditindaklanjuti, atau justru berhenti pada pernyataan yang memperkuat posisi politik pihak tertentu.

Kritik yang konstruktif semestinya dapat menjawab sejumlah pertanyaan mendasar: persoalan pelayanan apa yang ditemukan, masyarakat mana yang terdampak, kebijakan apa yang perlu dievaluasi, dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah? Tanpa kejelasan tersebut, perhatian publik berisiko lebih banyak terserap pada perselisihan antarfigur daripada penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kapitalisme dan Politik yang Berorientasi pada Kepentingan

Kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem ekonomi yang ditandai oleh kepemilikan pribadi atas alat produksi, aktivitas pasar, dan akumulasi modal. Karena itu, kapitalisme tidak dapat secara sederhana disamakan dengan semua perilaku politik yang mementingkan diri sendiri. Meskipun demikian, ketika mekanisme pasar dan logika persaingan memengaruhi kehidupan politik, kepentingan material, reputasi, dan akses terhadap sumber daya dapat menjadi faktor penting dalam perebutan maupun pemeliharaan kekuasaan.

Dalam kerangka kritik terhadap sistem kapitalisme, persoalan muncul ketika orientasi pada keuntungan dan persaingan menjadi ukuran dominan dalam pengambilan keputusan. Politik berpotensi diperlakukan sebagai arena untuk mempertahankan pengaruh, membangun dukungan, serta memperbesar daya tawar kelompok. Akibatnya, kepentingan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian jangka panjang dapat tersisih oleh kepentingan yang menghasilkan keuntungan politik dalam waktu singkat.

Logika tersebut dapat digunakan untuk membaca polemik di Sulawesi Tenggara. Kritik terhadap gubernur memiliki kemungkinan menghasilkan dua dampak sekaligus: mendorong evaluasi pemerintahan dan membangun posisi politik pihak yang menyampaikan kritik. Demikian pula, respons pejabat terhadap kritik dapat dipengaruhi oleh pertimbangan institusional, loyalitas politik, atau keinginan mempertahankan citra pemerintahan. Namun, faktor-faktor tersebut merupakan kerangka analisis, bukan bukti bahwa setiap pihak dalam peristiwa ini pasti bertindak berdasarkan motif tertentu.

Ketika perhatian terhadap pelayanan publik bercampur dengan persaingan pengaruh, perdebatan dapat bergeser dari evaluasi kebijakan menjadi pertarungan narasi. Masing-masing pihak berpotensi lebih sibuk mempertahankan kehormatan dan posisi politik daripada membahas langkah konkret yang diperlukan untuk memperbaiki pelayanan masyarakat.

Perkembangan media sosial memperbesar kemungkinan tersebut. Pernyataan yang sebelumnya disampaikan dalam konteks tertentu dapat dipotong, disebarluaskan, dan ditafsirkan oleh berbagai kelompok. Respons yang emosional kemudian dapat memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan penjelasan kebijakan yang disampaikan secara tenang dan berbasis data. Dalam keadaan seperti ini, kontroversi dapat menjadi sumber perhatian publik, sementara persoalan awal justru kehilangan tempat.

Meski demikian, polemik ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa sistem kapitalisme sendirilah yang secara langsung menyebabkan keributan tersebut. Konflik politik juga dapat dipengaruhi oleh etika komunikasi, budaya patronase, lemahnya pengendalian emosi, kualitas institusi, serta tindakan individual. Kritik terhadap kapitalisme akan lebih kuat apabila diarahkan pada mekanisme dan insentif yang memungkinkan kepentingan kelompok mengungguli kemaslahatan umum, bukan sekadar menyimpulkan bahwa seluruh konflik politik pasti berasal dari satu sistem ekonomi.

Dengan demikian, pelajaran penting dari peristiwa ini adalah perlunya tata kelola yang mampu membatasi dominasi kepentingan pribadi dan kelompok. Pelayanan publik harus tetap menjadi orientasi utama, sedangkan kritik maupun respons terhadap kritik harus diarahkan pada pembuktian fakta dan perbaikan kebijakan.

Dari Kritik Menjadi Keributan: Ketika Persoalan Publik Berubah Menjadi Konflik Personal

Perkembangan polemik Ridwan Bae dan ASR menunjukkan bahwa persoalan politik dapat meluas ketika respons terhadap suatu kritik beralih menjadi serangan terhadap pribadi pihak yang menyampaikan kritik. Dalam kasus ini, konten Ridwan Badallah menyinggung masa lalu Ridwan Bae sebagai Bupati Muna dan memunculkan tudingan terkait tanaman jati di Raha. Konten tersebut kemudian menjadi pemicu kedatangan sejumlah loyalis Ridwan Bae ke kantor Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara.

Menurut pemberitaan detikSulsel, massa meminta klarifikasi atas pernyataan yang dianggap merugikan Ridwan Bae. Situasi sempat memanas sebelum Ridwan Badallah menyampaikan permintaan maaf. Peristiwa ini memperlihatkan risiko ketika perbedaan pendapat tidak dikelola melalui komunikasi dan mekanisme penyelesaian yang tertib (detikSulSel, 2026).

Dalam pemerintahan yang sehat, pejabat publik perlu mampu membedakan kritik terhadap kinerja institusi dari serangan terhadap kehormatan pribadi. Apabila kritik dianggap sebagai ancaman yang harus dibalas dengan tuduhan personal, ruang dialog akan semakin sempit. Sebaliknya, apabila setiap kritik diterima tanpa pemeriksaan, informasi yang keliru pun berisiko menyebar tanpa koreksi. Karena itu, sikap yang diperlukan bukanlah menerima semua tuduhan begitu saja, melainkan menanggapi kritik secara proporsional dengan data, klarifikasi, dan argumentasi.

Pejabat publik juga memiliki tanggung jawab komunikasi yang lebih besar karena pernyataannya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Penggunaan media sosial oleh pejabat bukan persoalan yang terlarang, tetapi harus disertai kehati-hatian, terutama ketika membahas tokoh lain dan mengangkat tuduhan mengenai masa lalu pemerintahan. Klaim yang serius perlu didukung bukti yang dapat diperiksa, bukan sekadar dugaan atau ungkapan yang memancing kemarahan.

Di sisi lain, ketidakpuasan terhadap suatu pernyataan tidak membenarkan intimidasi ataupun tindakan yang membahayakan keselamatan seseorang. Keberatan seharusnya disampaikan melalui permintaan klarifikasi, hak jawab, pengaduan resmi, atau jalur hukum yang tersedia. Penyelesaian melalui tekanan massa berisiko membuat pihak yang menjadi sasaran kehilangan ruang untuk memberikan penjelasan secara bebas.

Dalam konteks ini, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar persoalan publik tidak berubah menjadi pertarungan antarkelompok. Kritik perlu diarahkan pada substansi, pejabat harus mengedepankan etika komunikasi, dan masyarakat perlu menggunakan mekanisme yang damai untuk meminta pertanggungjawaban. Tujuannya bukan melindungi tokoh politik dari kritik, melainkan memastikan bahwa kritik menghasilkan koreksi tanpa melahirkan persoalan baru.

Islam dan Mekanisme Kritik terhadap Kekuasaan

Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam mengatur hubungan antara pemimpin, masyarakat, dan kepentingan umum. Kekuasaan tidak dipandang sebagai hak mutlak yang bebas dari pengawasan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan keadilan dan tanggung jawab. Karena itu, kritik terhadap pemimpin bukanlah sesuatu yang secara prinsip harus dihindari. Kritik dapat menjadi bagian dari amar makruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali 'Imran ayat 104:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.”

Ayat tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Dalam kehidupan pemerintahan, prinsip ini dapat diterapkan melalui pengawasan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat, penyampaian aspirasi, serta dorongan agar pejabat menjalankan amanahnya secara benar. Kajian Iman, Mastori, dan Arifin dalam artikel Dakwah sebagai Kritik Kekuasaan juga menjelaskan dimensi korektif amar makruf nahi mungkar terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan (Iman dkk., 2026).

Akan tetapi, Islam tidak hanya menekankan tujuan kritik, tetapi juga cara penyampaiannya. Kritik yang bertujuan memperbaiki keadaan perlu disampaikan dengan kejujuran, adab, dan pertimbangan terhadap akibatnya. Tujuan yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan segala cara. Tuduhan yang tidak terbukti, penghinaan, fitnah, dan tindakan yang menimbulkan kerusakan bertentangan dengan tuntutan etika dalam menyampaikan kebenaran.

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan agar manusia menetapkan hukum secara adil. Ayat ini relevan bagi penyelenggara pemerintahan karena jabatan publik menuntut integritas, kemampuan menjaga amanah, dan keberpihakan pada keadilan. Sementara itu, QS. An-Nisa ayat 135 memerintahkan orang beriman untuk menegakkan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri atau orang-orang terdekat.

Berdasarkan prinsip tersebut, penilaian terhadap polemik di Sulawesi Tenggara tidak seharusnya ditentukan hanya oleh kedekatan kepada tokoh tertentu. Kritik Ridwan Bae perlu dinilai berdasarkan substansi dan bukti yang mendukungnya. Respons Ridwan Badallah juga perlu dinilai berdasarkan akurasi pernyataan, etika komunikasi, dan dampaknya terhadap ketertiban publik. Begitu pula, tindakan para pendukung tokoh politik harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan larangan melakukan kezaliman.

Islam dengan demikian memberikan landasan agar kritik tidak menjadi alat untuk membenarkan kelompok sendiri, melainkan sarana menegakkan kebenaran dan kemaslahatan. Ukuran utamanya bukan siapa yang menyampaikan kritik, melainkan apakah kritik tersebut benar, adil, bertanggung jawab, dan membawa perbaikan.

Syura, Muhasabah, dan Hisbah sebagai Mekanisme Pengawasan

Selain amar makruf nahi mungkar, Islam mengenal prinsip syura atau musyawarah. Prinsip ini disebutkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38, yang menggambarkan orang beriman sebagai mereka yang menyelesaikan urusan melalui musyawarah. Dalam pemerintahan, syura dapat menjadi landasan untuk membuka ruang dialog antara pemimpin, wakil rakyat, ahli, dan masyarakat dalam membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama.

Musyawarah berbeda dari sekadar perdebatan terbuka yang bertujuan mempertahankan posisi masing-masing. Musyawarah menuntut adanya pertukaran informasi, pertimbangan yang matang, dan kesediaan mencari jalan keluar. Dengan mekanisme ini, kritik terhadap gubernur dapat ditindaklanjuti melalui forum evaluasi, pembahasan data pelayanan publik, dan perumusan langkah perbaikan yang memiliki ukuran keberhasilan jelas.

Sebagai contoh, apabila persoalan yang diperdebatkan adalah kurangnya keterlibatan gubernur dalam memantau keadaan masyarakat, solusi yang dapat dibahas meliputi jadwal kunjungan kerja, forum koordinasi berkala dengan para kepala daerah, publikasi hasil pemantauan, dan mekanisme tindak lanjut atas pengaduan warga. Dengan demikian, kritik tidak berhenti pada pernyataan bahwa pemimpin harus lebih sering turun ke lapangan, tetapi diterjemahkan menjadi prosedur yang dapat diperiksa masyarakat.

Mekanisme berikutnya adalah muhasabah, yaitu evaluasi dan introspeksi terhadap tindakan serta tanggung jawab yang telah dijalankan. Dalam konteks kepemimpinan, muhasabah menuntut pemimpin untuk bersedia mengakui kekurangan, memeriksa dampak kebijakannya, dan melakukan perbaikan. Muhasabah juga relevan bagi pejabat yang merespons kritik, sebab mempertahankan kehormatan institusi tidak berarti menolak mengakui kesalahan.

Selanjutnya, terdapat konsep hisbah yang dalam sejarah pemikiran dan praktik pemerintahan Islam berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai syariat dan kepentingan umum, dengan bentuk dan kewenangan yang berbeda-beda menurut periode sejarah. Secara konseptual, hisbah memperlihatkan bahwa pengawasan sosial terhadap penyimpangan bukan semata-mata bergantung pada persaingan politik, tetapi juga dapat dilembagakan sebagai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.

Dalam penerapannya pada tata kelola modern, gagasan tersebut dapat menginspirasi penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, pengawasan pelayanan, pemeriksaan dugaan penyimpangan, keterbukaan informasi, serta evaluasi kinerja aparatur. Namun, konsep hisbah tidak boleh dipahami sebagai pembenaran bagi tindakan sewenang-wenang atau penghukuman oleh kelompok masyarakat. Pengawasan harus tetap dijalankan secara adil, proporsional, dan melalui kewenangan yang sah.

Hal yang membedakan pendekatan Islam secara normatif adalah penekanan bahwa pengawasan harus dilandasi amanah dan tanggung jawab moral, bukan sekadar persaingan untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, pejabat tidak hanya dituntut bertanggung jawab kepada institusi dan masyarakat, tetapi juga menyadari pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Dengan menggabungkan amar makruf nahi mungkar, syura, muhasabah, dan prinsip pengawasan yang teratur, kritik dapat diarahkan pada koreksi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan. Mekanisme ini tidak meniadakan perbedaan pendapat, tetapi menyediakan landasan etis agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi fitnah, intimidasi, atau konflik yang merugikan masyarakat.

Tawaran Solusi: Mengutamakan Kemaslahatan Masyarakat

Polemik Ridwan Bae, ASR, dan Ridwan Badallah seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola komunikasi politik dan pelayanan publik di Sulawesi Tenggara. Penyelesaian tidak cukup dilakukan dengan mengakhiri pertengkaran atau menghapus konten media sosial. Langkah yang lebih penting adalah memastikan bahwa persoalan awal mengenai pengawasan pemerintahan dan pelayanan masyarakat memperoleh tindak lanjut.

Pertama, kritik terhadap pemerintah perlu disertai data dan indikator yang dapat diperiksa. Apabila seorang anggota legislatif menilai gubernur kurang turun ke lapangan, ia dapat menyampaikan temuan tentang persoalan masyarakat, lokasi yang membutuhkan perhatian, serta rekomendasi tindakan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah juga perlu memberikan jawaban berbasis data, bukan sekadar respons personal terhadap pengkritiknya.

Kedua, pemerintah daerah perlu menyediakan forum evaluasi dan koordinasi yang terjadwal. Forum ini dapat mempertemukan gubernur, bupati, wali kota, perangkat daerah, perwakilan masyarakat, serta unsur terkait untuk membahas permasalahan pelayanan. Setiap pertemuan sebaiknya menghasilkan daftar persoalan, penanggung jawab, tenggat waktu, dan perkembangan penyelesaiannya. Dengan cara ini, kritik dapat diubah menjadi agenda kerja yang terukur.

Ketiga, pejabat publik harus menerapkan etika komunikasi dalam menyampaikan pendapat, terutama melalui media sosial. Pernyataan mengenai tokoh lain sebaiknya berfokus pada kebijakan dan tindakan yang dapat diverifikasi. Apabila terdapat dugaan pelanggaran atau penyimpangan masa lalu, dugaan tersebut perlu disertai bukti dan disampaikan melalui mekanisme pemeriksaan yang tepat. Klarifikasi dan permintaan maaf juga perlu diikuti dengan komitmen memperbaiki perilaku komunikasi.

Keempat, masyarakat dan pendukung tokoh politik perlu membedakan pembelaan terhadap seseorang dari pembelaan terhadap kebenaran. Mendukung tokoh tertentu tidak berarti harus membenarkan semua pernyataannya. Sebaliknya, mengkritik seorang pejabat tidak berarti seluruh tuduhan terhadapnya otomatis benar. Budaya politik yang sehat menempatkan fakta dan kepentingan masyarakat di atas loyalitas pribadi maupun kelompok.

Kelima, nilai-nilai Islam perlu diterjemahkan ke dalam prosedur yang nyata. Amar makruf nahi mungkar dapat diwujudkan melalui keberanian menyampaikan koreksi berdasarkan fakta. Syura dapat diterapkan melalui forum dialog yang melibatkan pihak-pihak terkait. Muhasabah dapat diwujudkan melalui evaluasi kinerja dan keterbukaan terhadap kekurangan. Sementara itu, gagasan pengawasan yang terkandung dalam konsep hisbah dapat menginspirasi mekanisme pengawasan pelayanan publik yang transparan, adil, dan akuntabel.

Penerapan nilai-nilai syariat islam tidak cukup hanya melalui slogan atau pernyataan bahwa harus pemerintahan Islam. Diperlukan tata kerja yang dapat diuji, indikator pelayanan yang jelas, akses masyarakat terhadap informasi, serta prosedur penanganan pengaduan yang tidak diskriminatif. Tanpa penerjemahan ke dalam praktik, nilai moral berisiko berhenti sebagai wacana.

Perlu pula ditegaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki kerangka hukum dan institusi pemerintahan republik kapitalisme sekuler. Oleh karena itu, tawaran dari perspektif Islam dapat diterapkan sebagai prinsip etika dan inspirasi tata kelola negara dalam kerangka penerapan hukum islam secara totalitas.

Penutup

Polemik pernyataan Ridwan Bae mengenai Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, yang kemudian diikuti respons Ridwan Badallah dan kedatangan sejumlah loyalis Ridwan Bae ke kantor Dinas Pariwisata, memperlihatkan bagaimana kritik politik dapat berkembang menjadi konflik personal. Persoalan yang bermula dari tuntutan agar pemimpin lebih dekat dengan masyarakat akhirnya diwarnai perdebatan mengenai masa lalu, tuduhan melalui media sosial, serta ketegangan di lingkungan kantor pemerintahan.

Pernyataan Ridwan Bae dapat dipahami sebagai kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga layak dianalisis dari sisi potensi kepentingan politik dan keuntungan reputasional. Meski demikian, analisis tersebut tidak boleh berubah menjadi tuduhan mengenai motif pribadi yang belum terbukti. Penilaian yang adil harus membedakan fakta peristiwa, pernyataan para pihak, dan interpretasi terhadap dinamika politik.

Dalam perspektif kapitalisme, peristiwa ini dapat menjadi bahan refleksi tentang risiko ketika persaingan pengaruh, pencitraan, dan kepentingan kelompok menggeser perhatian dari pelayanan masyarakat. Namun, persoalan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui kapitalisme, karena etika komunikasi, tanggung jawab pejabat, dan kualitas institusi juga berperan dalam membentuk jalannya konflik.

Islam menawarkan landasan normatif yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah dan kritik sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menegakkan kebaikan serta mencegah penyimpangan. Amar makruf nahi mungkar, syura, muhasabah, dan gagasan pengawasan melalui hisbah dapat menjadi sumber inspirasi bagi mekanisme kritik yang lebih terarah, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kritik bukanlah seberapa besar kegaduhan yang ditimbulkannya, melainkan seberapa jauh kritik tersebut membantu mengungkap persoalan, mendorong pertanggungjawaban, dan menghasilkan perbaikan. Pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi, para pengkritik harus bertanggung jawab atas kebenaran pernyataannya, dan masyarakat harus menolak intimidasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan. Dengan demikian, kritik dapat kembali pada tujuan utamanya: memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar menjadi arena persaingan antarkepentingan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim. QS. Ali 'Imran [3]: 104; QS. An-Nisa [4]: 58 dan 135; QS. Asy-Syura [42]: 38.

Beritasulawesi.co.id. (2026, 28 Oktober). “Ridwan Bae, Kritik Gubernur ASR Agar Lebih Sering Turun Langsung ke Lapangan.” https://beritasulawesi.co.id/23681/news/berita-nasional/ridwan-bae-kritik-gubernur-asr-lebih-sering-turun-lapangan.html

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Database Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998

detikSulsel. (2026, 28 Oktober). “Nyaris Dimassa, Kadispar Sultra Minta Maaf Diduga Fitnah Anggota DPR.” https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8728014/nyaris-dimassa-kadispar-sultra-minta-maaf-diduga-fitnah-anggota-dpr

detikSulsel. (2026, 29 Oktober). “Momen Mencekam Kadispar Sultra Nyaris Dimassa Buntut Dugaan Fitnah.” https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8728944/momen-mencekam-kadispar-sultra-nyaris-dimassa-buntut-dugaan-fitnah/amp

Iman, S. B., Mastori, & Arifin, Z. (2026). “Dakwah sebagai Kritik Kekuasaan: Perspektif Al-Qur’an tentang Amar Ma‘ruf Nahi Munkar dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 104.” Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam. https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v12i2.4066