2024, Usulan Bantuan RTLH di Buteng 244 Unit
Bagikan
PUBLIKSATU, LABUNGKARI - Tahun 2024 ini, usulan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) yang masuk di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) sebanyak 244 unit.
Usulan ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 100 lebih dan dijatah 43 unit. Jumlah itu mampu dirampungkan tepat waktu dan lebih cepat sebelum akhir Desember.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Buteng, Jufri SPdI, berharap dengan penyelesaian yang lebih cepat dari target tersebut menjadi poin plus bagi Kabupaten Buteng untuk dibantu lebih banyak lagi tahun 2024 ini.
"Mudah-mudahan April nanti sudah ada info dari Pemprov Sultra, berapa unit yang dibantu untuk Buteng. Harapan kita lebih banyak dari jatah tahun lalu, minimal 50 unit," tutur Jufri, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/3/2024).
Mantan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Buteng ini, nantinya bantuan itu akan disebar di seluruh kecamatan berdasarkan usulan dari masing-masing desa/kelurahan atau kecamatan.
Jufri belum menyebut berapa dijatah setiap kecamatan, namun pihaknya akan turun melakukan verifikasi lapangan mana saja rumah tak layak huni masyarakat yang harus cepat dibantu dan diprioritaskan duluan.
"Tentu ada beberapa kriteria penilaian, salah satunya tingkat kerusakan dan kekumuhannya. Biar juga permanen, kalau belum ada kakus atau jambannya, itu juga menjadi penilaian prioritas," bebernya.
Ditanya, berapa besaran nominal bantuan yang diberikan per unitnya? Jufri menerangkan, tahun sebelumnya dikisaran Rp 43 juta yang masuk ke rekening masing-masing penerima. Selanjutnya didampingi dalam pembelanjaan bahan materialnya plus gaji tukang.
"Info awal Rp 50 juta per unit, namun tahun lalu ada tambahan kuota penerima sehingga anggaran yang ada dikurangi untuk memenuhi tambahan tersebut, sehingga tinggal Rp 43 juta yang diterima," jelasnya.
Saat ini, pihaknya masih memferivikasi data jumlah RTLH di Kabupaten Buteng yang diperkirakan mencapai ribuan. "Belum ada data realnya, masih harus dilakukan verifikasi lapangan," tutupnya.(uzi)