DUA TAHUN PRABOWO–GIBRAN: KETIKA PANGAN MENUAI APRESIASI, ENERGI MENGHADAPI UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Menimbang keberhasilan, membaca kegelisahan rakyat, dan mengingatkan bahwa pembangunan bukan sekadar angka, melainkan kehidupan manusia.

Oleh: Sumiman Udu

Menjelang 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki usia dua tahun. Sebuah perjalanan yang belum cukup panjang untuk menyelesaikan seluruh persoalan bangsa, tetapi sudah cukup untuk membaca arah kebijakan, mengukur perubahan, dan mendengarkan suara masyarakat.

Dua tahun bukan sekadar perhitungan waktu kekuasaan. Ia adalah kesempatan untuk bertanya: apakah negara semakin hadir dalam kehidupan rakyat? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah nelayan semakin mudah melaut? Apakah pedagang kecil semakin mampu mempertahankan usahanya? Apakah masyarakat semakin mudah memperoleh energi untuk menggerakkan kehidupan?

Di tengah berbagai penilaian terhadap kabinet, dua sektor strategis menarik untuk direnungkan: pangan dan energi.

Di sektor pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapatkan perhatian melalui agenda peningkatan produksi, penguatan ketahanan pangan, dan upaya menuju swasembada. Sementara itu, sektor energi yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadapi pertanyaan publik mengenai distribusi BBM, keterjangkauan energi, ketahanan pasokan, dan manfaat hilirisasi bagi masyarakat.

Keduanya mengurus kebutuhan mendasar manusia. Pangan memungkinkan manusia bertahan hidup, sedangkan energi memungkinkan manusia menggerakkan kehidupan.

Bangsa yang kuat memerlukan keduanya. Sebab, makanan menghidupi tubuh manusia, sementara energi menghidupkan aktivitas ekonomi dan peradabannya.

### PANGAN DAN HARAPAN TENTANG KEMANDIRIAN BANGSA

Ada alasan mengapa sektor pangan mendapatkan perhatian besar dalam perjalanan dua tahun pemerintahan ini.

Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Pangan adalah kedaulatan, martabat, dan masa depan bangsa.

Negara yang tidak mampu memberi makan rakyatnya akan selalu berada dalam posisi rentan. Ketergantungan pada impor pangan dapat membuat stabilitas kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh gejolak harga, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan kepentingan negara lain.

Karena itulah, peningkatan produksi pangan merupakan agenda strategis.

Dalam survei Arawicaksa Institute pada 3–8 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh skor 8,0 dari 10, berada di antara menteri dengan penilaian tertinggi. Penilaian tersebut berkaitan dengan kebijakan pertanian dan capaian produksi pangan.

Data produksi juga memberikan dasar untuk membaca perkembangan ini. BPS mencatat produksi beras tahun 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, dalam perspektif Rumah Ingatan Peradaban, peningkatan produksi bukanlah akhir dari pembangunan pertanian.

Kita perlu bertanya lebih jauh: apakah peningkatan produksi tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan petani? Apakah petani kecil memperoleh akses yang adil terhadap pupuk, benih, teknologi, dan pasar? Apakah generasi muda mulai melihat pertanian sebagai masa depan yang menjanjikan?

Swasembada pangan tidak cukup hanya dibuktikan melalui gudang yang penuh beras. Ia harus tercermin dalam kehidupan petani yang semakin bermartabat.

Sebab, keberhasilan pertanian yang sesungguhnya bukan hanya ketika negara memiliki banyak beras, tetapi ketika petani yang memproduksinya tidak lagi hidup dalam ketidakpastian.

### ENERGI DAN PERTANYAAN TENTANG KEHADIRAN NEGARA

Berbeda dengan sektor pangan, pengelolaan energi menghadapi tantangan persepsi publik yang tidak sederhana.

Dalam survei Arawicaksa Institute yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memperoleh skor 1,2 dari 10. Laporan survei mengaitkan penilaian tersebut antara lain dengan persoalan BBM nonsubsidi dan antrean di sejumlah SPBU.

Evaluasi CELIOS yang dirilis menjelang dua tahun pemerintahan juga mencatat penilaian negatif terhadap kinerja Bahlil. Meski demikian, kedua survei menggunakan pendekatan berbeda dan tidak dapat dianggap sebagai pengukuran yang identik.

Tentu saja, survei bukanlah keputusan akhir tentang keberhasilan seorang menteri. Pengelolaan energi juga harus dinilai melalui investasi, produksi migas, pembangunan infrastruktur, pemerataan listrik, dan transisi energi.

Akan tetapi, hasil penilaian tersebut tetap menyampaikan pesan penting: kebijakan energi perlu memperoleh kepercayaan masyarakat melalui manfaat yang nyata.

Energi memiliki karakter yang berbeda dari banyak sektor pembangunan lainnya. Gangguan kecil pada distribusi energi dapat segera memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat.

Ketika BBM sulit diperoleh, kendaraan angkutan terganggu. Ketika biaya transportasi meningkat, biaya distribusi barang dapat ikut bertambah. Ketika listrik tidak stabil, usaha kecil kehilangan waktu produktif.

Energi bukan sekadar urusan minyak, gas, batu bara, dan angka investasi.

Energi adalah urusan dapur keluarga, perahu nelayan, kendaraan petani, mesin penggilingan, industri kecil, hingga ruang kelas yang membutuhkan listrik.

Di sinilah kebijakan energi harus dibaca dari pengalaman rakyat.

### BELAJAR DARI KENDARI: KETIKA ANTREAN BBM MENJADI CERMIN KEHIDUPAN

Kota Kendari, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara, dapat menjadi ruang refleksi tentang hubungan antara kebijakan energi dan kehidupan masyarakat.

Bayangkan seorang pengemudi angkutan yang harus menghabiskan waktu untuk memperoleh BBM. Waktu yang semestinya digunakan mencari penghasilan berubah menjadi waktu menunggu.

Bayangkan pedagang kecil yang bergantung pada kendaraan untuk memperoleh barang dagangan. Ketika biaya transportasi bertambah, keuntungan yang sudah kecil semakin tertekan.

Bayangkan nelayan di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara yang membutuhkan bahan bakar untuk melaut. Bagi mereka, kepastian energi bukan hanya persoalan harga, melainkan juga kepastian bekerja.

Gambaran ini menunjukkan bagaimana gangguan distribusi dan kenaikan biaya energi dapat memengaruhi ekonomi masyarakat. Untuk memastikan besarnya dampak di Kendari, tentu diperlukan data harga, pasokan, waktu antrean, dan pendapatan pelaku usaha setempat.

Kita sering menghitung pertumbuhan ekonomi melalui nilai investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan produksi. Namun, kita jarang menghitung nilai ekonomi dari waktu masyarakat yang terbuang.

Berapa jam produktif yang hilang ketika seseorang harus mengantre BBM?

Berapa pendapatan yang tidak diperoleh seorang pengemudi?

Berapa banyak peluang usaha yang tertunda akibat gangguan listrik?

Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, waktu adalah modal yang sangat berharga.

Ketika rakyat kehilangan waktu untuk memperoleh kebutuhan dasar, sesungguhnya ada bagian dari produktivitas bangsa yang ikut hilang.

Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan energi tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau peningkatan kapasitas produksi.

Keberhasilan itu juga harus dilihat dari kemampuan negara menjamin energi yang tersedia, terjangkau, adil, dan berkelanjutan.

### HILIRISASI DAN PARADOKS KESEJAHTERAAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa.

Sulawesi Tenggara menjadi salah satu wilayah penting dalam pengembangan industri berbasis sumber daya mineral, khususnya nikel.

Hilirisasi menawarkan peluang peningkatan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, pengembangan industri, dan penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Namun, di tengah optimisme tersebut, kita perlu mengajukan pertanyaan mendasar.

Apakah masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat yang sebanding dengan perubahan lingkungan dan sosial yang mereka alami?

Apakah investasi besar benar-benar melahirkan usaha kecil yang kuat?

Apakah pendidikan masyarakat lokal berkembang seiring pertumbuhan industri?

Apakah nilai tambah sumber daya alam kembali menjadi kesejahteraan bagi daerah penghasilnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menolak hilirisasi. Justru sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan agar hilirisasi menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan.

Kita tidak boleh mengulangi sejarah ketika kekayaan alam suatu wilayah menghasilkan kemakmuran yang besar, tetapi masyarakat di sekitarnya hanya memperoleh sebagian kecil manfaatnya.

Hilirisasi seharusnya bukan sekadar memindahkan tempat pengolahan sumber daya alam, melainkan juga memperluas tempat tumbuhnya kesejahteraan.

Jika industri berkembang, pendidikan harus ikut berkembang. Jika investasi meningkat, kemampuan masyarakat lokal harus ikut meningkat. Jika sumber daya alam menghasilkan keuntungan, kualitas lingkungan dan kehidupan generasi mendatang harus tetap terjaga.

Itulah hilirisasi yang berorientasi pada peradaban.

### KANGKILO FLOW THEORY: MEMBACA KINERJA PEMERINTAHAN SEBAGAI ALIRAN NILAI

Dalam perspektif Kangkilo Flow Theory, keberhasilan sebuah kebijakan tidak berhenti pada tindakan yang dilakukan oleh pemimpin atau institusi.

Kebijakan merupakan bagian dari aliran nilai yang bergerak melalui niat, pilihan, tindakan, dampak, refleksi, pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan.

Sebuah kebijakan dapat dimulai dengan niat yang baik, tetapi niat saja tidak cukup.

Niat harus diterjemahkan menjadi pilihan yang tepat. Pilihan harus menghasilkan tindakan yang efektif. Tindakan harus menciptakan dampak yang bermanfaat. Dampak harus dievaluasi agar melahirkan pembelajaran dan perbaikan.

Dalam kerangka ini, kita dapat membaca kebijakan pangan dan energi melalui pertanyaan yang sama.

Apakah nilai dasar kebijakannya berpihak kepada rakyat?

Apakah pilihan kebijakannya didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat?

Apakah pelaksanaannya efektif dan adil?

Apakah dampaknya meningkatkan kesejahteraan?

Apakah pemerintah bersedia melakukan refleksi dan memperbaiki kebijakan yang belum berhasil?

Kangkilo mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi juga tentang bagaimana pekerjaan itu menghasilkan nilai bagi kehidupan.

Pemerintah yang belajar dari kritik tidak sedang menunjukkan kelemahan. Sebaliknya, kemampuan untuk melakukan koreksi merupakan bagian penting dari tata kelola yang adaptif.

Dalam pembangunan peradaban, kekuasaan tidak boleh berhenti sebagai kemampuan memerintah. Kekuasaan harus berkembang menjadi kemampuan mendengar, memahami, belajar, dan memperbaiki kehidupan bersama.

### DUA TAHUN PEMERINTAHAN: DARI POLITIK CITRA MENUJU POLITIK DAMPAK

Salah satu tantangan besar pemerintahan modern adalah kecenderungan mengukur keberhasilan melalui popularitas dan pemberitaan.

Seorang pejabat dapat dikenal karena sering muncul di media. Program pemerintah dapat terlihat besar karena dipromosikan secara luas. Namun, keterkenalan tidak selalu identik dengan manfaat kebijakan.

Demikian pula, rendahnya penilaian dalam satu survei tidak otomatis berarti seluruh program kementerian gagal.

Karena itu, evaluasi kabinet perlu bergerak melampaui persaingan citra.

Kita membutuhkan ukuran yang lebih substantif.

Di sektor pangan, ukurannya bukan hanya produksi beras, tetapi juga kesejahteraan petani, keterjangkauan harga pangan, dan keberlanjutan pertanian.

Di sektor energi, ukurannya bukan hanya investasi dan produksi, tetapi juga akses energi, kepastian pasokan, keterjangkauan harga, dan kualitas lingkungan.

Di sektor pendidikan, ukurannya bukan hanya jumlah sekolah yang dibangun, tetapi juga peningkatan kemampuan berpikir, literasi, kreativitas, dan karakter generasi muda.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu mengubah angka statistik menjadi kualitas kehidupan.

Maka, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi berbasis dampak.

Apresiasi terhadap capaian perlu diberikan secara proporsional. Kritik terhadap persoalan yang belum terselesaikan juga harus ditempatkan sebagai masukan yang sah dalam kehidupan demokrasi.

Sebab, loyalitas terhadap bangsa tidak selalu diwujudkan dengan memuji pemerintah. Ia juga dapat diwujudkan melalui keberanian mengingatkan agar kekuasaan tidak kehilangan arah pengabdiannya.

### DARI KETAHANAN PANGAN MENUJU KETAHANAN PERADABAN

Indonesia membutuhkan ketahanan pangan dan ketahanan energi secara bersamaan.

Keduanya tidak dapat dipisahkan.

Pertanian modern membutuhkan energi untuk irigasi, mekanisasi, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi hasil pertanian.

Sebaliknya, pengelolaan energi membutuhkan kebijakan yang memperhatikan ketahanan lingkungan, penggunaan lahan, keberlanjutan sumber daya, dan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan sektor pangan harus diperkuat oleh keberhasilan sektor energi.

Tidak cukup jika produksi beras meningkat, tetapi biaya distribusinya semakin membebani masyarakat.

Tidak cukup jika industri mineral berkembang, tetapi masyarakat di sekitar wilayah produksi belum memperoleh akses energi yang memadai.

Tidak cukup jika negara mengumumkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pelaku UMKM masih kesulitan mempertahankan daya beli konsumennya.

Kita memerlukan pembangunan yang terintegrasi, bukan pembangunan yang berjalan sendiri-sendiri dalam batas kementerian.

Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menjadikan evaluasi dua tahun sebagai ruang konsolidasi kebijakan antarsektor.

Kinerja kementerian perlu dihubungkan dengan satu tujuan bersama: meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Indonesia.

### PENUTUP: KEKUASAAN AKAN BERLALU, DAMPAK KEBIJAKAN AKAN TINGGAL

Dua tahun Prabowo–Gibran menghadirkan berbagai capaian, harapan, kritik, dan pekerjaan rumah.

Apresiasi terhadap sektor pertanian memberikan pelajaran bahwa kebijakan yang menghasilkan capaian terukur dapat memperoleh pengakuan.

Sementara itu, sorotan terhadap sektor energi mengingatkan bahwa pengelolaan kebutuhan dasar masyarakat menuntut kepastian pelayanan, komunikasi yang baik, dan kemampuan merespons persoalan secara cepat.

Namun, perjalanan pemerintahan tidak boleh direduksi menjadi persaingan antara satu menteri dengan menteri lainnya.

Yang jauh lebih penting adalah apakah seluruh kebijakan bergerak menuju tujuan yang sama.

Apakah rakyat semakin sejahtera?

Apakah ketimpangan semakin berkurang?

Apakah kekayaan alam semakin banyak memberikan manfaat bagi masyarakat?

Apakah generasi mendatang akan mewarisi Indonesia yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan?

Sejarah tidak hanya mengingat siapa yang pernah memegang kekuasaan. Sejarah juga mencatat apa yang dilakukan kekuasaan terhadap kehidupan manusia.

Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan bukan sekadar tentang siapa yang mendapatkan skor tertinggi atau terendah dalam survei.

Keberhasilan pemerintahan adalah tentang berapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik karena kebijakan yang dijalankan.

Pangan yang cukup adalah fondasi kehidupan. Energi yang adil adalah penggerak kemajuan. Keduanya harus bertemu dalam satu tujuan: membangun Indonesia yang bermartabat.

Dan ketika kelak kekuasaan berganti, yang paling berharga untuk diwariskan bukanlah angka popularitas, melainkan nilai, institusi, lingkungan, dan kesejahteraan yang mampu bertahan melampaui masa jabatan.

Karena kekuasaan memiliki batas waktu, tetapi dampak kebijakan dapat mengalir jauh melampaui kehidupan para pemimpinnya.

Rumah Ingatan Peradaban — Kendari, 16 Oktober 2026.

Rujukan aktual: Survei Arawicaksa Institute, 3–8 Oktober 2026, sebagaimana diberitakan Media Indonesia (13 Oktober 2026); evaluasi CELIOS dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran (Oktober 2026); serta publikasi statistik produksi pangan BPS. Hasil survei merupakan penilaian responden dengan metode masing-masing, bukan audit menyeluruh terhadap kinerja kementerian