RAPBD-P 2018 Busel, Dewan Minta Kegiatan Fisik Tak Dianggarkan

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - DPRD Buton Selatan (Busel) memberikan beberapa rekomendasi catatan terkait pengajuan nota keuangan dan rancangan perubahan angaran pendapatan dan belanja daearah (RAPBD-P) tahun 2018. Ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi di dewan dalam sidang paripurna yang digelar di aula Lamaindo, Senin (10/9)

Jubir Fraksi DPRD Busel, La Alami mengatakan, untuk mewujudkan dan menindaklanjuti pembangunan daerah yang belum terakomodasi pada tahun sebelumnya, dan demi pencapaian pembangunan masyarakat Busel yang dinamis serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kehendak bersama, DPRD merekomendasikan beberapa catatan untuk Pemkab Busel.

DRPD mengharapkan, pengelolan keuangan daerah pada hakekatnya tidak terlepas dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaimana salah satu instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik. Kesejahtraan masyarakat sesuai nafas otomi daerah. "Maka anggaran pendapatan dan belanja daerah harus benar-benar pula dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan dan potensi serta keanekaragaman yang diwakili suatu wilayah, sehingga program-program kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik," harap Alamin ketikan membacakan pandangan umum fraksi di DPRD Busel.

Dikatakan, sesuai pedoman penyusunan APBD-P, pada prisipnya kriteria perubahan anggaran belanja daerah dilakukan dengan kriteria mempertimbangkan ketentuan.

Kata dia, seluruh fraksi DPRD Busel sangat mendukung rencana kerja anggaran SKPD tahun 2018 dengan prioritas, yakni perlu adanya layanan ketersediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pemerataan perkantoran pemerintahan, termasuk rencana pembangunan kantor bupati dan DPRD. Perlu peningkatan layanan transportasi yaitu tersedianya jaringan jalan dan jembatan terutama sarana perhubungan sercara merata untuk tahun 2018.

Peningkatan pelayanan sarana prasaran kesehatan dan pendidikan diharapkan agar pendistribusian paramedis bidan dan perawat serta para tenaga guru di seluruh kecamatan/desa harus memiliki asas pemerataan dan keadilan, sehingga pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat dinikmati seluruh masyarakat, terutama daerah terpencil.

Perlu adanya peningkatan dan penerapan good goverment yang baik. Program kegiatan tersebut diharapkan masing-masing OPD saling melengkapi dan bersinergi sehingga tercipta suasana kerja yang baik dalam memberikan pelayanan yang baik dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat yang dianggap masih kurang maksimal.

"Kepala OPD dan seluruh jajarannya agar lebih progresif lagi sebagai DOB yang akan berkembang dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujarnya.

DPRD Busel lanjut dia, merekomendasikan agar dalam menentukan pergeseran program kegiatan, penambahan pembiayaan dan jenis belanja agar selalu memperhatikan prinsip dan kriteria perundang-undangan.

Terkait prediksi SILPA pada APBD-P 2018 agar disesuaikan dengan hasil laporan realisasi APBD 2017 sesuai audit BPK. DPRD juga menyarankan pelaksanaan kegiatan APBD-P agar dihindari kegiatan fisik. (aga)