Ridwan Bae Berhasil Perjuangkan Enam Rusun Untuk Mahasiswa
Bagikan
PUBLIKSATU, KENDARI - Anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara, berhasil memperjuangkan pembangunan rumah susun (Rusun) sebanyak enam unit untuk mahasiswa Kampus Universitas Haluoleo (UHO), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra). Masing-masing kampus akan mendapatkan dua unit bangunan Rusun yang dianggarkan melalui APBN 2019.
“Melalui rapat pembahasan APBN 2019 antara anggota Komisi V DPR RI dengan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bapak Khalawi, telah disetujui pembangunan Rusun untuk mahasiswa di tiga kampus yang berada di Kota Kendari,” kata Ridwan Bae, anggota Komisi V DPR RI berdasarkan release yang diterima publiksatu.co, Selasa (18/9/2018).
Rapat dengan Ir. H. Khalawi, AH, MSc.,MM, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementeri PUPR berlangsung hari Senin pagi hingga malam (17/9/2018) di ruang rapat Komisi V DPR RI di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Ridwan memanfaatkan moment tersebut untuk memperjuangkan nasib mahasiswa di Sulawesi Tenggara.
Mengenai besarnya alokasi APBN untuk pembangunan Rusun tersebut, bervariasi tergantung luas dan jumlah lantai bangunan.
“Soal biaya pembangunan Rusun tentu bervariasi, yang lebih tahu teknisnya Dirjen Penyediaan Perumahan,” kata Ridwan yang juga saat ini menjabat ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sultra.
Ridwan terbilang keras memperjuangkan pembangunan Rusun untuk mahasiswa Kampus UHO, IAIN Kendari dan Unsultra, karena melihat kondisi masih banyaknya mahasiswa kos-kosan di luar kampus. Bahkan ada yang tinggal di rumah keluarga, demi menuntut ilmu di kampus.
Konsekuensi mahasiswa kos-kosan di luar kampus atau tinggal sementara di rumah keluarga, biaya tetap bertambah.
“Kalau kos, sudah pasti biaya sewa. Kemudian mau ke kampus, pasti mengeluarkan biaya transportasi lagi. Tapi dengan adanya Rusun yang dibangun di areal Kampus UHO, Unsultra dan IAIN Kendari, maka biaya transportasi sudah tidak ada lagi, termasuk biaya lainnya,” jelas mantan Ketua BPD HIPMI Sultra ini. (***)