Mutasi Guru di Kolaka Diduga Sarat Dendam Politik, FPRK Demo

PUBLIKSATU, KOLAKA - Puluhan warga yang berhimpun dalam Forum Pemerhati Rakyat Kolaka (FPRK) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor bupati Kolaka, Kamis (27/9).

Aksi yang dimotori Haeruddin dan Erwin itu bertujuan untuk mempertanyakan alasan mutasi terhadap puluhan guru dan fungsional umum di lingkup Pemkab Kolaka beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu, massa yang sempat membakar ban bekas di depan kantor bupati Kolaka juga mempertanyakan penanganan hasil temuan KTP ganda pada saat pelaksanaan Pilkada, 27 Juni lalu.

Dalam orasinya, Haeruddin selaku koordinator aksi, mencurigai adanya penerapan politik balas dendam dalam proses mutasi guru dan ASN lainnya. Mereka yang kena mutasi disinyalir karena tidak mendukung pemerintah yang berkuasa pada saat Pilkada Kolaka lalu. Atau tepatnya, ASNpendukung pasangan Asmani Arif - Syahrul Beddu.

-

Haeruddin mencontohkan, beberapa guru SD dan SMP pemegang sertifikasi yang dimutasi hingga ke pelosok kecamatan, tanpa mempertimbangkan jumlah peserta didik yang menjadi syarat pemberian tunjangan sertifikasi.

"Jelas sekali bisnis politiknya, guru sertifikasi dimutasi jauh tanpa mempertimbangkan status guru itu, malah ada yang dilempar jauh dipisahkan dari istri atau suami. Ini balas dendam Pilkada," tegas Haeruddin.

Aksi unjuk rasa yang sempat berlangsung panas itu akhirnya bubar dengan sendirinya karena massa menolak kehadiran dua pejabat Pemkab Kolaka yang ditugasi untuk menemui mereka. Dua pejabat itu yakni Asisten I, Muhammad Bakri dan Kepala Kesbangpol, Haris Rahim.

Meski upaya lain dilakukan untuk menjelaskan proses mutasi, dengan menghadirkan pejabat BKD, namun pengunjukrasa tetap menolak, karena menginginkan bertemu langsung dengan bupati Kolaka, Ahmad Safei. (p12)