Pemkab Busel Pastikan Warga Kurang Mampu Miliki Kartu BPJS

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Jaminan kesehatan melalui program BPJS, warga Kabupaten Buton Selatan (Busel) menjadi perhatian serius. Pemkab memastikan seluruh warga Busel yang kurang mampu bakal memiliki kartu BPJS.

Asisten III Setkab Busel, La Asari mengakui, dari sisi pelayanan kesehatan, Pemkab Busel cukup serius memberikan perhatian. Salah satu bukti komitmen itu, adalah pemberian BPJS seluruh warga yang ditangani secara gratis melalui APBD.

Ia mengklaim, hampir 100 persen warga Busel sudah ditangani BPJS untuk layanan jaminan kesehatanya. Saat ini masih dalam proses pendataan yang dikelola oleh masing-masing kepala desa/lurah setempat untuk menyetor nama yang kurang mampu untuk dibiayai di BPJS.

Kata dia, warga kurang mampu sekitar 29 ribu jiwa lebih dan akan ditangani melalui BPJS. Kendati demikian, jumlah ini masih dalam proses pendataan falidasi. Setelah masuk kartu itu, akan dibayarkan. Pemkab Busel telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,1 miliar lebih untuk BPJS bulan November dan Desember 2018 ini.

"Karena kartu itu masuk nanti dua minggu baru ada pelayanan. Pemkab Busel sudah membayar. Mulai November hingga Desember sudah disiapkan Rp 1,1 miliar. Jadi sudah 100 persen warga Busel sudah ditangani BPJS," ujar mantan Plt Sekab Busel ini ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum lama ini.

Awalnya lanjut dia, ditangani BPJS 10 ribu jiwa. Kemudian ditambah 29 ribu jiwa. Sedangkan yang sudah ditangani melalui BPJS dari pemerintah pusat 5000 jiwa, kemudian dari pemerintah provinsi kurang lebih 5 ribu jiwa juga. Jumlah itu diluar BPJS mandiri, pegawai dan TNI/Polri.

"Jadi kita ini total, karena ini sudah dikurangi dengan BPJS mandiri, pegawai, TNI Polri 100 persen dilayani BPJS," katanya.

Dikatakan, dari total 97 ribu jiwa warga Busel, diperkirakan sudah nyaris 100 persen ditangani BPJS. Dalam 10 kriteria penilaian DOB yang salah satunya pelayanan kepada massarakat, pihaknya mengklaim sudah cukup maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi kesehatan.

"Kecuali yang sudah mampu atau yang menggunakan BPJS mandiri, pegawai, TNI/Polri, lain dari itu kita sudah biayai semua BPJS-nya," katanya.

Asari menambahkan, termaksud para honorer yang memiliki KTP Busel, BPJS-nya dibiayai oleh Pemkab Busel. "Makanya semua honorer dilakukan pendataan dimasukan dalam BPJS untuk jaminan BPJS kesehatan mereka ini," katanya.

Untuk itu ia berharap, program BPJS ini berjalan sesuai rencana, sehingga masyarakat memiliki jaminan kesehatan. Ke depan program BPJS ini akan terus ditingkatkan oleh Pemkab Busel. (aga)