Syarat Akreditasi RSUD Buton Butuh Rp 5 Miliar

PUBLIKSATU, BUTON - Supaya memenuhi syarat akreditasi tahun 2019 mendatang, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton membutuhkan anggaran Rp 5 miliar.

Direktur RSUD Buton, dr Ramli Code menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membenahi infrastruktur sesuai standar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengurusan izin lingkungan.

Dia menegaskan, jika pembenahan infrastruktur dan pengurusan izin lingkungan tidak dapat diselesaikan tahun depan, maka RSUD Buton dipastikan akan putus kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, BPJS hanya akan bekerja sama dengan rumah sakit yang terakreditasi.

Pihaknya saat ini tinggal menunggu komitmen Pemkab Buton untuk memberi suntikan dana. Sebab, jika tidak dipercepat maka dapat merugikan masyarakat.

"Syarat wajib akreditasi itu ada empat. Direkturnya harus tenaga medis atau dokter dan spesialis harus ada izin operasionalnya. Semua dokter, paramedis, perawat maupun bidannya harus ada STR. Juga harus ada izin lingkungan. Saat ini tinggal syarat izin lingkungannya yang belum ada. Kalau tiga syarat lainnya kita sudah penuhi dan memenuhi syarat akreditasi,” ujar Ramli Code, pekan lalu.

Jadi belum terakreditasinya RSUD Buton hingga sekarang adalah karena belum memiliki izin lingkungan. Pihaknya berharap Pemkab Buton dapat memberi suntikan dana untuk mengurus segala kelengkapannya.

"Jika tidak, kami tak bisa berbuat apa-apa karena ini harus menggunakan APBD,” tandasnya. (man)