Kepala Badan Tak Hadir Rapat, DPRD Kolaka "Usir" Jajaran BPBD

PUBLIKSATU, KOLAKA - Belum sepekan dilantik dalam jabatan baru sebagai kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka. Mantan Kadis PU Dwi Dharma, kembali menjadi sorotan anggota DPRD.

Tidak jauh berbeda saat masih menjabat Kadis PU, sorotan terhadap Dwi Dharma kali ini masih berkaitan dengan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat pembahasan anggaran bersama komisi terkait di DPRD.

Ketua Komisi III DPRD Kolaka Hasbi Mustafa yang sering mengritisi Dwi Dharma saat masih menjabat Kadis PU, menilai ada kecenderungan kepala BPBD yang baru itu coba berlindung dibalik nama bupati.

"Pejabat BPBD baru itu jangan umbar-umbar janji menjual nama bupati. Kalau benar bupati perintahkan dia keluar daerah maka betapa murahnya nama bupati di DPRD dan di mata masyarakat kalau begini," beber Hasbi di hadapan awak media seusai memimpin rapat/panel bersama unsur pimpinan OPD di ruang komisi III DPRD Kolaka, Selasa (17/9).

Ditegaskan Hasbi, rapat dengan OPD sangat penting karena menyangkut pembahasan estimasi anggaran tahun 2020. Karena pentingnya rapat pembahasan bersama komisi itu kata Hasbi, bupati pun berkali-kali mengingatkan seluruh pimpinan OPD tidak keluar daerah, dan wajib hadir dalam setiap pembahasan anggaran bersama DPRD.

"Jadi kalau ada pernyataan bahwa dia diperintahkan oleh bupati untuk keluar daerah, saya kira tidak benar itu. Saya tahu bagaimana pak bupati tidak mungkin keluarkan perintah sebab beliau sendiri yang selalu mengingatkan agar tidak keluar daerah saat ada pembahasan. Kita tidak mau lagi terima alasan klasik karena yang begini yang selalu bikin pusing pak bupati. Makanya kita berharap pak bupati lihat Kadis seperti ini, apalagi dia sudah buang handuk dulu dari Kadis PU. Tugasnya tidak selesai sekarang dikasih lagi jabatan baru," sindir Hasbi.

Sebelumnya dalam rapat yang digelar secara panel oleh komisi III DPRD Kolaka dengan 17 OPD di ruang komisi III DPRD Kolaka, Hasbi Mustafa selaku ketua komisi meminta jajaran BPBD keluar dari ruangan.

Hal itu dipicu ketidakhadiran Kepala BPBD Dwi Dharma yang saat itu sedang mengikuti kegiatan BPBD di kota Baubau.

Meski Ahsan, Sekretaris BPBD berusaha memberi klarifikasi terkait alasan ketidakhadirkan atasannya, namun pimpinan rapat dan anggota komisi III lainnya tetap menolak mereka.

"Alasan dari sekretaris BPBD bisa kita terima tapi silahkan keluar, karena yang kami butuhkan kehadiran kepala badan sebab ini komitmen kita dengan pak bupati," kata Hasbi Mustafa dengan nada tinggi.

Mendengar penegasan pimpinan rapat tersebut, Ahsan beserta para Kabid dan pejabat eselon IV BPBD lainnya langsung keluar ruang rapat.

Ditemui di luar ruang rapat komisi III, Bustan salah seorang kepala bidang di BPBD Kolaka menolak memberi komentar banyak mengenai "pengusiran" terhadap mereka oleh komisi III.

"Mau bagaimana lagi, padahal ini penting karena ada beberapa hal yang harus kita bahas terutama mengenai sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk diketahui, sebelum dilantik dalam jabatan baru sebagai kepala BPBD pada tanggal 11 September lalu, Dwi Dharma menjabat Kadis PU.

Selama lebih dari tiga tahun menjabat, Dwi Dharma sering menuai sorotan dari berbagai kalangan terutama DPRD.

Sorotan terhadap Dwi Dharma terkait kemalasanya mengikuti rapat-rapat penting bersama DPRD, dan minimnya koordinasi dengan jajaran PU lainnya.

Dalam berbagai kesempatan, beberapa anggota DPRD berulangkali menyatakan kritikan terhadapnya. Tidak hanya itu, Bupati Ahmad Safei bahkan beberapa kali mengeluarkan kalimat sindiran terhadap Dwi Dharma.

Puncaknya, pada tanggal 11 September lalu Dwi Dharma akhirnya dimutasi dalam jabatan baru sebagai kepala BPBD.(m6)