Bupati Kolaka Ingatkan para Kepala OPD untuk Selalu Hadir Rapat Bersama DPRD
Bagikan
KOLAKA - Bupati Kolaka, Ahmad Safei kembali mengingatkan seluruh pejabatnya untuk selalu hadir dalam setiap undangan rapat di DPRD, terutama yang berkaitan dengan pembahasan anggaran.
Kehadiran dalam rapat bersama DPRD menurut bupati, sangat penting. Karena dalam momen tersebut jajaran SKPD dapat mengetahui pandangan-pandangan para wakil rakyat terkait tugas pelayanan publik yang diemban SKPD.
Himbauan tersebut ditegaskan Ahmad Safei saat memimpin langsung jalannya upacara bendera di pelataran kantor bupati Kolaka, Senin (23/9) yang dihadiri Sekda Poitu Murtopo, para kepala SKPD, pejabat eselon III, eselon IV, dan staf lingkup Pemda Kolaka.
"Kepada semua jajaran SKPD saya minta harus menghadiri bila ada undangan dari DPRD guna mendengarkan pandangan-pandangan yang di sampaikan di DPRD itu," tegas bupati.
Karena pentingnya setiap rapat di DPRD, Safei pun meminta seluruh pejabatnya "menahan diri" tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah, setidaknya hingga penetapan APBD 2020 pada 4 Oktober mendatang.
"Dalam waktu dekat ini tidak boleh melakukan perjalanan dinas, lebih baik fokus dalam tugas- tugas kantor karena APBD kita Insya Allah akan ditetapkan 4 Oktober nanti," tambahnya.
Tidak hanya mengingatkan kehadiran dalam berbagai rapat bersama DPRD. Pada kesempatan tersebut Safei juga mengimbau seluruh ASN tidak melupakan ibadah salat Dhuha sebelum beraktivitas dipagi hari.
"Itu (salat dhuha) jangan dikesampingkan karena bekerja tanpa mengingat Tuhan maka semua yang kita lakukan tidak akan memberi berkah," pungkasnya.
Himbauan bupati untuk menghadiri rapat bersama DPRD secara tidak langsung hendak menjawab polemik antara komisi III DPRD Kolaka dengan jajaran BPBD beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu komisi III DPRD yang dipimpin Hasbi Mustafa sempat "mengusir" jajaran BPBD dari rapat pembahasan KUA-PPAS karena ketidakhadiran Kepala BPBD Dwi Dharma.
Ketika itu Ketua Komisi III Hasbi Mustafa menegaskan pihaknya tidak akan membahas estimasi program dan anggaran di BPBD jika Dwi Dharma tidak hadir.
Tidak hanya sampai disitu, Hasbi bahkan sempat mempertanyakan kenapa bupati masih memakai Dwi Dharma, yang menurutnya sudah gagal menjalankan tugasnya sewaktu menjabat kepala dinas PU.
Atas penolakan dan kritikan komisi III itu, Dwi Dharma balik menjawab dengan sengit bahwa kepergiannya ke Baubau ketika itu atas perintah bupati, selaku atasannya. Bukan Hasbi Mustafa.(m6)