Ditangan La Bakry Jalan di Buton Rampung, Begini Ceritanya...

PUBLIKSATU, BUTON-Jalan yang ada di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dibawah kepemimpinan La Bakry berangsung-angsur terselimuti aspal. Hampir seratus persen jalan di daerah penghasil aspal itu tuntas. Padahal, sebelum mayoritas jalur jalan di Buton rusak parah.

Terpantau, saat ini tinggal beberapa titik lagi yang belum terselesaikan. Sebut saja, jalur jalan dari kecamatan kapuntori menuju Desa Kakenauwe, kecamatan Lasalimu, Jalan antara Desa Lawele dan Kelurahan Kamaru serta jalan yang menghubungkan Desa Bonelalo dan Talaga Baru.

Meskipun begitu, Bupati La Bakry berkomitmen akan menuntaskan jalan tersebut di tahun 2020 mendatang. Hal ini sesuai dengan janji politiknya.

"Kita betul-betul memberikan apa yang kita sudah janjikan. Karna dulu saya tahun 2011 saya masi ingat sampai sekarang tidak lupa. Antara Tira-tira dan Lasembangi kan kita tau dulu bagaiman kondisi jalan di sana tahun 2011 itu ban mobil kira-kanan. Kita mau sosialisasi. Sampai disitu tidak bisa jalan mobil. Ta kandas. Padahal kita dulu rombongan, iring-iringan," kenang La Bakry belum lama ini.

"Sampai dengan tahun ini kita dorong pembangunan infrastruktur Jalan sudah hampir selesai tinggal beberapa titik yang belum selesai," tambahnya.

La Bakry mengaku dalam rangka percepatan perbaikan jalan status Provinsi yang belum sempat dituntaskan di tahun 2019 ini, ia telah berkoordinasi bersama kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kemarin saya suda ketemu kepala dinas Bina Marga Provinsi saya tanyakan orang tidak mau tau itu jalan Provinsi atau jalan Kabupaten yang taunya ada Bupati disitu. Pak Bupati yang di marah-marahin. Dulu katanya datang mau bikin jalan. Mana ni?," ujar dia.

Tidak hanya itu, Bupati juga bercerita proses penuntasan jalan berstatus Nasional di Kabupaten Buton.

Ia bercerita saat itu 2011 lalu. ia terpilih menjadi wakil dari Bupati, Samsu Umar Abdul Samiun. Komitmen untuk memuluskan jalan yang ada di kabupaten Buton telah tertanam di benaknya. Menyusul, betapah susahnya melewati jalan yang menghubungkan setiap desa ke desa yang lainnya.

Saat terpilih, komitmen menuntaskan jalan mulai dijalankan. Meskipun begitu nampak jalan Nasional tak boleh menggunakan anggaran APBD melainkan APBN. Lantas, Pemerintah Kabupaten Buton melayangkan surat ke Komisi lima DPR RI untuk melakukan reses khusus di Buton. Undangan itu tersahuti, bersama mitra kerja ketua Komisi Lima DPR mengunjungi Buton.

"Ini saya ceritakan supaya jangan ada kesan bahwa kami itu menembak di atas kuda. Katanya baru, itukan APBN, ia, APBNkan sudah puluhan tahun, sebelum saya sama pak Umar dulukan sudah ganti-ganti Bupati juga. Tapi kita urus. Jalan Kabupaten kita bangun, jalan Provinsi kita koordinasikan, jalan Nasional kita urus dengan yang punya kewenangan sehingga masyarakat kabupaten Buton bisa menikmati apa yang seharusnya di nikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah kabupaten Buton. Itu yang menjadi catatan," ujarnya. (Cro2)