Bupati Buteng Haramkan Lelang Jabatan dan Seleksi CPNS 'Main Bayar'

PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Bupati Buton Tengah (Buteng) H Samahuddin menegaskan, dirinya mengharamkan pungutan uang atau "main bayar" bila ada seleksi apapun di Kabupaten Buteng. Baik itu seleksi lelang jabatan, pelantikan pejabat, maupun seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Sekarang sementara berlangsung seleksi lelang jabatan kepala dinas pada sembilan OPD dan sebentar lagi akan ada seleksi penerimaan CPNS. Saya ingatkan memang, jangan ada istilah bayar membayar karena saya haramkan pungutan-pungutan seperti itu di Kabupaten Buteng ini," tegas Samahuddin kepada sejumlah media saat dikonfirmasi terkait kemurnian lelang jabatan dan seleksi penerimaan CPNS, belum lama ini.

Dalam lelang jabatan calon Kadis pada sembilan OPD, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada tim panitia seleksi (Pansel) dan assesor untuk menyeleksinya sesuai aturan yang berlaku. "Tidak ada intervensi bupati disitu, semua saya serahkan sepenuhnya kepada tim pansel dan assesor. Saya hanya tunggu hasilnya saja," tandasnya.

Hanya saja, orang nomor satu di Kabupaten Buteng ini mengingatkan kepada tim Pansel untuk tidak coba-coba "bermain mata" kepada peserta lelang jabatan. Jika peserta lelang jabatan terbukti kedapatan lolos tiga besar karena main bayar, maka dirinya tidak akan memilih dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Kadis.

Tak hanya lelang jabatan Kadis, Samahuddin juga menegaskan seleksi penerimaan CPNS di Kabupaten Buteng berlangsung murni dan tidak ada intervensi dari bupati. Apalagi ada istilah bayar membayar supaya bisa lulus. Hal itu sangat diharamkannya ada di Kabupaten Buteng.

"Saya inginkan penerimaan CPNS di Buteng ini betul-betul murni. Buktinya, anak saya saja tidak lulus tahun lalu. Kalau memang tidak lulus, yah mau diapa. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat, biar anak bupati kalau nilainya tidak cukup tetap tidak lulus," pungkasnya.(uzi)