Berita Terkini
Buton

TKA China di Buton 41 Orang, Disnaker Bersama Dinkes Inspeksi KPA Suandala Untuk Cegah Corona

Oleh Redaksi Publiksatu / Kasim · Kamis, 6 Februari 2020 04:05 WIB · 5 menit baca
TKA China di Buton 41 Orang, Disnaker Bersama Dinkes Inspeksi KPA Suandala Untuk Cegah Corona
ilustrasi WNA

PUBLIKSATU, BUTON-Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton akan melakukan inspeksi tenaga kerja asing (TKA) China yang bekerja di Kartika Prima Abadi (KPA), Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu, Selasa (11/2/2020) depan.

Inspeksi itu juga bertujuan untuk memastikan jumlah TKA di perusahaan aspal tersebut. Sebab, berdasarkan data online, DKI Jakarta telah mengelurkan Izin Menggunakan Tenaga Asing (IMTA) oleh Kartika Prima Abadi sebanyak 41 orang.

Nantinya, peninjauan itu juga akan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, sekaligus memeriksa kesehatan para TKA untuk mencegah wabah virus corona.

"Jadi di aplikasi di Online itu orang Provisi dia deteksi ada 41 yang punya izin bekerja di sini. Itu IMTA itu yang keluarkan DKI Jakarta itu di pekerjakan di Kabupaten Buton," ujar Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, Simiati melalui Kepala Seksi Penempatan Kerja, Informasi Pasar Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Roy saat ditemui publiksatu.co di ruang kerjanya, gedung C, lantai 3, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Rabu (5/2/2020).

"Kadang juga dalam 41 orang itu kadang juga mereka masi ada yang di Jakarta kadang sebagian suda disini. Bisa jadi juga suda semua di sini. Tapi tidak menuntut kemungkinan bertahap datang dari Jakarta. Nantikan kita akan turun kelapangan apakah dari 41 itu suda ada di tempat kerja," ujarnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buton, Simiati menjelaskan untuk tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Buton merupakan lintas Provinsi. Sehingga terkait TKA ini terkadang pihak perusahaan tidak memberikan laporkan kepada Dinas Tenagakerja. Padahal hal itu merupakan kewajiban perusahaan.

"Kalau tenaga kerja yang masuk itukan dia lintas Provinsi. Kadang dia tidak melapor di Kabupaten," ujarnya.

Lanjut, ia menjelaskan akibat tidak adanya laporan keterangan wajib lapor kepada Dinas Tenaga Keraja. Pihaknya sulit mendeteksi keberadaan TKA di perusahaan itu. Terlebih dengan maraknya virus corona yang sumbernya berasal dari China.

"Nanti saya koordinasikan dengan kadis kesehatan supaya bagaimana langkah-langkahnya supaya kita mencegah virus corona ini," sambungnya.

Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan sebelumnya puluhan warga China pernah menjadi pekerja di perusahaan Kartika Prima Abadi. Hanya saja, IMTA puluhan TKA itu telah berakhir. Olehnya itu, perlu pihaknya melakukan peninjauan kembali.

"Tapi suda habis. Makanya yang sisanya ini kita belum tau tinggal berapa," ujarnya.

Seperti di beritakan sebelumnya, Bupati Buton, La Bakry berharap tenaga kerja asing (TKA) China yang bekerja di Perusahaan Kartika Prima Abadi, Desa Suandala, Kecamatan Lasalimu bebas dari virus corona.

La Bakry mengakui ada sejumlah TKA China bekerja di daerah tersebut. Untuk mencegah ke khawatiran warga setempat, tentu hal itu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan untuk kemudian berkoordinasi bersama pihak terkait.

"Iya mereka bekerja di sana, tentu dinas kesehatan suda berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kita berharap sih mereka aman-aman saja," ujar dia kepada sejumlah wartawan di gedung Wakaka usai membuka pelaksanaan ujian CPNS beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Buton, H. Djufri.D mengaku belum mengetahui keberadaan tenaga kerja asing di perusahaan itu. Secarah teknis merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja.

Olehnya itu, kata dia pihaknya hanya melakukan penyuluhan kepada warga agar mewaspadai penyakit corona. Pasalnya, virus penyakit itu telah menjadi isu global yang berasal dari China.

"Koordinasikan dengan Kadis Tenaga kerja. Kita hanya dengar laporan dari mereka, kita hanya melakukan suatu penyuluhan kepada warga itu agar mereka waspada terhadap penyakit corona ini. Karena secarah global ini kita melihat asal penyakit ini dari cina sana dari daerah mereka," ujar dia saat di jumpai publiksatu.co diruang kerjanya, gedung B, lantai 1, kompleks perkatan pemkan Buton, Senin (3/2/2020).

Lanjut, menurut Djufri, meski marak di China, namun ia yakin tidak semua warga di negara itu terinfeksi virus corona. Meski behgitu, pihak harus tetap waspada terkait keberadaan warga asing itu.

"Olehnya itu, kita di negara Indonesia ini di Kabupaten Buton atau pun di Sulawesi Tenggara ini memang tetap kita melakukan kewaspadaan. Agar penyakit tersebut bisa kita tau. Bisa di deteksi," ujarnya.

"Tentunya dalam hal ini dari kementrian kesehatan melakukan tindakan kewaspadaan dan setiap warga negara yang di curigai dari asing itu harus ada baik didalam itu mereka misalnya dari negara China artinya sasarannya ke Jakarta melalui transportasi bandara itu suda ada pencegahan-pencegahan. Suda ada dari kementrian suda ada tugas. Bahkan mentri kesehatan dia terjun kelapangan," imbuhnya

Tidak hanya itu, Djufri menjelaskan sejauh ini terkait pekeberadaan warga asing di desa Suandala pihak belum mendapatkan laporan dari Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi yang berhak mengetahui keberadaan mereka.

Ia mengaku, andai ada laporan, pihaknya bersama dinas terkait akan mengunjungi untuk dimintai keterangan.

"Tentunya dalam hal ini kami sebagai petugas kesehatan kami lakukan investigasi dalam artian kita kunjungi, dimana keberadaan meraka dan bisa kami ambil data dari Ketenagakerjaan. Kapan mereka datang melalui apa, lewat mana dan berapa jumlahnya laki-laki, perapa jumlahnya perempuan, berapa jumlahnya anak-anak dan berapa jumlahnya remaja. Itu harus. Kita buat data tersendiri sebagai penyelidikan. Artinya sebagai laporan. Secarah kronologisnya seperti itu," ujarnya.

"Saya selaku kepala dinas memerintahkan yang membidangi ini, kepala bidang P2 penyakit. Dibawahnya ada kepala bidang pengendalian penyakit, ada kepala bidang survei lens dan pengamatan penyakit. Survei lens dan imuniasasi kami perintahkan itu. Kalau memang ada laporan, selama ini belum ada laporan," sambungnya. (Cro2)