Dana Program Buton Cerdas Terkesan Tidak Transparan

PUBLIKSATU, BUTON - Pemerintah Kabupaten Buton terkesan tidak transparan dalam informasi anggaran Publik. Seperti halnya anggaran dana bantuan untuk pendidikan tinggi program Buton Cerdas yang ada di Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Harmin Zamilu terkesan menutupi anggaran itu. "Anggaran saya belum tau persis itu, karena DPA belum masuk," ujar dia saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, gedung B, langai 4, kompleks perkantoran pemkab Buton, beberapa waktu lalu.

Harmin menjelaskan program Buton Cerdas itu telah lama dilakukan. Kendati demikian program tersebut belum menyentuh seluruh bidang. Baru di bidang kesehatan. Yakni, dokter umum dan dokter spesialis.

"Ini minta maaf dengan bidang-bidang lain jangan kecil hati. Memang ini mungkin kemampuan daerah. Kita lihat secara prioritas kitakan kekurangan dokter ahli. Makanya di usahakan kebijakan pimpinan pak Bupati, Wakil Bupati kita usahakan kita utus dokter spesialis untuk putra-putra daerah," ujarnya.

"Sehingga dari pertimbangan itu, pak Bupati, wakil Bupati, ada program Buton cerdas ini. Maka ada sedikit alokasi anggaran untuk dokter umum dan spesialis. Itu suda jalan," tambahnya.

Harmin menjelaskan program Buton Cerdas terbuka untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buton. Setiap warga Buton memiliki peluang mendapatkan bantuan itu, asalkan ada permohonan yang diajukan kepada dinas pendidikan.

Harmin mencontohkan alur mendapatkan program Buton Cerdas itu, misalkan ada masyarakat yang baru menyelesaikan pendidikan ditingkat SMA, kemudian ia tertarik menempuh pendidikan tinggi kedokteran.

"Misalnya dia sudah mengikuti semester satu kan. Semester dua dia coba-coba, dia masukan proposal sama kami. Tapi dia harus lampirkan IPnya sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian di lampirkan dengan keterangan aktif kulia, dia lampirkan dengan kartu mahasiswa di perguruan tinggi yang dia ikut itu, kemudian dia harus bikin pernyataan pada saat dia selesai dia harus pulang ke daerah untuk mengabdi," ujarnya.

Lanjut, Harmin menjelaskan setiap warga Buton yang menempuh pendidikan tinggi dikampus mana pun berhak dalam program ini. "Terbuka, bisa di Unhas bisa di Unhalu, bisa di UMI, bisa di Jogja, bisa di Surabaya. Pokoknya dimana saja,"ujarnya.

"Pemda menyiapkan anggaran. Tapi anggarannya, misalnya sudah di alokasikan anggaran gelondongan. Kalau misalnya saya banyak menerima proposal-proposal, saya bagi anggaran itu," imbuhnya.(Cro2)