DPRD Bakal Tindak Persoalan di Capil Buton

PUBLIKSATU, BUTON - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton, La Ode Rafiun baru mengetahui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak berjalan maksimal. Olehnya itu, kata dia DPR akan turun tangan menindak lanjuti persoalan tersebut.

"Kita baru tau itu, DPR akan turun menindak lanjuti itu," ujar dia kepada sejumlah wartawan di kantor Bupati Buton, gedung A, lantai 2, Kompleks Perkantoran Pemkab Buton, Selasa (18/2/2020).

Lanjut, Rafiun menginginkan Surat Keputusan yang di Keluarkan Bupati Buton terkait pelantikan Kadis Capil secara kolektif dipisahkan dengan SK instansi lain untuk kemudian SK tersebut pihaknya lah yang akan membawa langsung ke Kementrian Dalam Negeri.

"Jadi keinginan kita SK yang dilantik oleh Bupati itu secarah kolektif di pisahkan dikeluarkan SK itu baru kita DPR yang akan bawa," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut dia, apa yang telah dilakukan Bupati Buton, pemerintah pusat harus mengikuti. Sebab, daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Yang telah dilakukan oleh Bupati pemerintah pusat harus mengikuti ini, mengapa? Daerah merupakan perpanjangan pusat. Supaya kalau dia muncul lagi yang lain itu akan menjadi masalah supaya tidak ada trabel itu dia harus menyesuaikan. Karena yang tau kondisi daerah itu adalah kepala daerah," ujarnya.

Ia menyebutkan Diskucapil merupakan instansi semi vertikal. Ia lantas mempertanyakan mengapa tidak di vertikalkan sepenuhnya. Sehingga tidak ada kewenangan daerah di dinas itu.

Tidak hanya itu, kata dia meski pun pemerimtah Kabupaten Buton telah berkoordiasi bersama Kementrian Dalam Negeri. Demi kelancaran palayanan, pihaknya akan kembali mengusulkan ulang.

Selain itu, dalam kesempatan ini, ia mengharapakan masyarakat tidak perlu khawatir. "Pokoknya masyarakat tenang saja, yang jelas proses pelayanannya itu tetap berjalan meskipun tidak maksimal. Yang jelas jaga iklim kondusif di daerah ini. Jangan hanya persoalan itu memunculkan riak-riak yang tidak di inginkan. Sehingga menggangu stabilitas keamanan," harapnya.(Cro2)