Gubernur Ali Mazi Minta Pemda Konsultasi Dengan BPK Soal Pengelolaan Anggaran
PUBLIKSATU, KENDARI - Gubernur Sultra Ali Mazi meminta seluruh kepala daerah agar bersinergi dengan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal pengelolaan anggaran keuangan daerah.
"Semua kepala daerah wajib bekerjasama dan bersinergi dengan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari kasus Korupsi," ungkap Ali Mazi saat menghadiri serah terima jabatan Kepala BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dari Kepala BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang lama Ir Hermanto Msi CSFA kepada M Ali Ashar SE, Ak, CSFA, CA, Senin (24/02/2020).
Ali Mazi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maupun Kabupaten/Kota harus menata kelola keuangan pemerintahan dengan baik, transparan.
Ia mengungkapkan, perlu diingat bahwa opini WTP telah dicapai bukan berarti tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan di daerah. Namun masih banyak yang harus dibenahi agar benar-benar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
"Tentunya ini akan menjadi tugas kita semua, baik Pemerintah daerah maupun BPK terhadap penataan keuangan dan administrasi dalam peningkatan kinerja yang lebih baik. Melalui momentum ini, saya selaku pimpinan Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan harapan besar kepada BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara, agar terus memberikan pembinaan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-sulawesi tenggara terhadap pengelolaan keuangan Negara/daerah," harapnya.
Ia berharap apabila dikemudian hari ada temuan BPK agar , dapat segera mungkin ditindaklanjuti.
"Saya menghimbau kepada seluruh kepala daerah (bupati/walikota) dan jajarannya, agar tidak sungkan dan senantiasa meminta bimbingan dan petunjuk kepada pihak BPK. Ini demi kelancaran pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan, sehingga dapat terhindar dari kasus Korupsi atau penyimpangan lainnya,"pungkasnya.
Senada dengan itu, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten dan Kota haruslah bersinergi dan bekerjasama dengan BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dalam pengelolaan anggaran keuangan daerah.
"Kenapa diharuskan Pemerintah Daerah bersinergi dengan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), karena tujuannya untuk menghindarkan terjadinya kongkalikong atau permainan penggelapan anggaran serta terjerumus dalam pidana Korupsi,"ulasnya.
Sambung Harry, pihaknya menginginkan dalam pengelolaan Anggaran daerah baiknya lebih akuntabel, transparan serta lebih terarah serapannya. Sehingga dengan anggaran yang dikelola setiap daerah bisa lebih tertata baik itu dalam pembangunan, pengurangan angka kemiskinan serta angka penggangguran demi kesejateraan seluruh masyarakat.
"Dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik di Sultra, saya berharap menjadi catatan paling besar sebanyak 94 persen yang berupa rupiah ini dapat membawa kemakmuran dan kesejateraan seluruh rakyat dan masyarakat. Apalagi sampai saat ini, tingkat kemiskinan di Sultra mencapai 11 Persen dan angka Pengangguran 3,2 persen, sehingga angka pengangguran ini harus diantisipasi untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Sulawesi Tenggara," pungkasnya. (**)