Legislator Sultra Harap Pusat Mekarkan Kepton

PUBLIKSATU, KENDARI - Anggota DPRD Provinsi Sultra, Salam Sahadiah berharap Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) dimasukan dalam rencana pemekaran delapan provinsi yang ada di Indonesia.

Sehingga Salam Sahadiah meminta kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia untuk meninjau ulang serta bersedia memekarkan Kepton sebagai provinsi baru. Karena, Kepulauan Buton sudah masuk di dalam agenda Proyeknas 2014 yang lalu.

"Pemerintah Pusat tidak ada alasan untuk tidak memekarkan Kepulauan Buton, syarat adminidrasi, syarat politik, syarat geografis, syarat ekonomis, dan syarat sosial, untuk pemekaran Kepulauan Buton itu semua sudah terpenuhi. Apalagi syarat berdirinya Provinsi Kepulauan Buton, sudah lengkap dan memenuhi syarat bahkan menjadi dokumen terlengkap untuk calon provinsi," bebernya.

Menurutnya, untuk pemekaran Kepton ini, bukan meminta namun menagih janji. Dimana, jika merujuk pada sejarah Kepulauan Buton ini adalah eks Kesultanan Buton dan pernah dijanjikan Presiden Pertama dalam hal ini Ir Soekarno untuk mensejaterahkan masyarakat Buton. Dan kesejahteraan itu bisa dengan cara dimekarkan.

"Sehingga untuk menjawab perkembangan zaman, maka harus ditindaklanjuti dengan daerah otonomi sebagai daerah adminidratif, yaitu Provinsi Kepulauan Buton. Dengan semua kelengkapan syaratnya sudah terpenuhi, bahkan nilai politisnya lebih besar Kepulauan Buton ketimbang daerah lain. Apalagi Kepton merupakan eks Kesultanan Buton, sehingga tidak alasan lain untuk dimekarkan menjadi Kepulauan Buton," tegasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, masyarakat dan Pemerintah Sulawesi Tenggara serta seluruh wilayah yang masuk dalam cakupan Provinsi Kepulauan harus bersungguh-sungguh meyakinkan Pemerintah Pusat dalam hal ini pemekaran provinsi.

"Karena pemekaran Kepulauan Buton adalah sebuah kebutuhan. Untuk itu seluruh masyarakat Kepulauan Buton dan pemerintah provinsi terus memperjuangkan percepatan Kepulauan Buton. Apalagi, Kepulauan Buton saat ini, masuk dalam jalur Tol Laut serta sudah menjawab dan menjabarkan terlaksananaya program dan visi misi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," pungkasnya. (m1)