DPRD Busel Diminta Bekerja Sesuai Dengan Fungsinya

PUBLIKSATU, BUTON SELATAN - Sejumlah warga, pemuda dan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyambung Lidah Rakyat (Gempur) dan Gerakan Pemerhati Kebijakan Publik (GPKP) menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (11/03/2020).

Massa menuntut sejumlah persoalan yang terjadi di Pemkab Busel dan DPRD Busel agar segera ada titik terang sehingga tidak merugikan masyarakat dan daerah.

Tuntutan massa diantaranya soal pelantikan Sekwan mengabaikan prosedur rekomendasi pimpinan DPRD. Polemik kepemilikan salah satu pulau kecil di Kadatua. Massa juga mendesak DPRD untuk mempercepat pembentukan Pansus atau panitia pemilihan Wabub Busel.

Massa mendesak Pemkab dan DPRD soal pencairan TPP ASN Busel yang sejak 2018 sudah diberlakukan namun duitnya tak kunjung cair. Soal ganti rugi lahan warga yang belum clear. Persoalan bantuan ayam di Distan kepada peternak sejak 2019 bantuan dari Kementrian Pertanian yang tak kunjung terwujud.

Massa meminta dewan kembali kepada marwahnya dalam hal fungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan, program pemerintah keliru dan sejumlah polemik mesti disikapi DPRD.

"Mestinya sebagai wakil rakyat harus malu terhadap sejumlah polemik dan persoalan daerah ini yang tidak disikapi oleh dewan sesuai fungsinya. Kembalikan marwahnya DPRD, " imbuh La Rizalan Dewan Penasehat Gempur dalam orasinya di depan DPRD Busel, kemarin.

Massa juga sempat menyampaikan orasinya di depan kantor Bupati Busel dan DPRD Busel