Data Penerima BLT Tuai Protes, Ini Kata Anggota DPRD Buton

PUBLIKSATU, BUTON - Pemerintah Kabupaten Buton terpantau tengah mendistribusikan berbagai bantuan untuk warga terdampak Covid-19. Misalnya saja, bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial.

Data penerima bantuan ini kemudian menuai protes. Satu persatu kekeliruan data pemerima yang dianggap tidak tepat sasaran mulai terkuak di kalangan masyarakat.

Misalnya saja data penerima bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial yang ada di Suandala, Kecamatan Lasalimu. Di desa ini sekretaris desa bersama istrinya dilaporkan terdata sebagai penerima BLT. Data ini dibenarkan oleh Kepala Desa, Suandala, Janaena.

"Anggarannya belum diterima cuman ada namanya mereka," ujar dia saat dihubungi lewat telepon, Minggu (17/5/2020).

Menurut Kades, data itu merupakan data lama. Data dari dinas sosial. Dalam pendataan penerima bantuan ini, dinas sosial terlebih dahulu mengirim data ke desanya. Nah, data itu kemudian diverifikasi oleh pihaknya.

Mulanya, data penerima bansos di desa yang dipimpinnya dari dinas sosial sebanyak lebih dari 80 KK. Setelah verifikasi tersisa lebih 10 KK.

"Datanyakan dari dinas sosial, dinas sosial turun ke desa. Desa verifikasi. Hasil verifikasi itu baru kita kirim ke dinas sosial," ujarnya.