Serapan Anggaran Dinas Pendidikan dan Dinkes Buton Rendah, Picu Penambahan Beban Keuangan Daerah

PUBLIKSATU - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sunardin Dani menyebut serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buton rata-rata masih dibawah 50 persen. Hal itu terpantau pada Surat perintah pencairan dana (SP2D).

"Kalau kita melihat perkembangan dari penyerapan anggaran khususnya di SP2D. Kalau kita lihat masih rata-rata dibawah 50 persen," ujar dia kepada Sekda Buton, Zilfar Djafar saat rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah semester I, di aula kantor Bupati Buton, gedung A, lantai 2, kompleks perkantoran pemkab Buton, Senin (27/7/2020).

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan memang ada beberapa kegiatan khusus dituntut agar tepat waktu menyampaikan kontrak. Misalnya saja, laporan kegiatan fisik DAK.

Dalam laporannya, DAK fisik ini, ia menjelaskan dinas kesehatan, rumah sakit dan dinas pendidikan hampir saja terlabambat menyampaikan laporan realisasi kegiatan tahap awal.

"Ada beberapa kegiatan khususnya di yang memang di tuntut harus kita menepati waktu yang telah di tetapkan. Antara lain kemarin di kegiatan DAK fisik khusus untuk di dinas kesehatan, Rumah Sakit dan Pendidikan. Itu sebenaranya kemarin hampir saja kita terlambat," ujarnya.

"Tapi alhamdulilah sampai batas yang kemarin di tetapkan pertama sampai dengan 21 Juli kita dapat penuhi walaupun itu kita setelah besoknya dinyatakan nanti 31 Agustus baru berakhir untuk penyampaian kontrak. Alhdulilah sudah selesai untuk tahap pertama," imbuhnya.

Tidak hanya DAK, Ia juga mempermasalahkan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) yang serapan anggarannya terbilang masih rendah. Terlebih dinas kesehatan, rumah sakit dan dinas pendidikan.