75 Tahun Indonesia Merdeka di Mata Amirul Tamim (2): Benahi Birokrasi dan Regulasi, Berikan Kemudahan Investasi

SULAWESI Tenggara memiliki banyak potensi. Berkah bagi jazirah Bumi Anoa bila dioptimalkan. Bagaimana teknik mengelolanya?Berikut wawancara wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu kepada anggota Komite IV DPD RI, Dr H MZ Amirul Tamim.

Bagaimana bapak melihat kesiapan birokrat kita dalam melihat potensi Sultra untuk dioptimalisasi?

Ini juga yang menjadi persoalan birokrat kita, ada budaya politik perlu kita benahi. Pertama, budaya politik dalam siklus lima tahunan yang korban pertama adalah birokrasi. Siklus lima tahunan berdemokrasi, Pilkada, yang terjadi ketika pelantikan, tsunami bagi birokrasi.

Tidak baik bagi bagaimana birokrasi yang harus menjadi roda, motor penggerak, radar, pelaku, perumus dan lain sebagainya. Ini harus kita sadari, sehingga siklus lima tahunan bukan bencana bagi birokrasi.

Oleh sebab itu, saya kira kedepan apalagi dalam menyongsong 25 tahun akan datang, ada beberapa langkah-langkah, agenda-agenda politik yang harus kita lakukan. Katakan tahun 2020 ini ada Pilkada.

Disinilah harus kita bangun masyarakat cerdas memilih pemimpinnya. Regulasi mengatur tidak ada money politik, tetapi faktanya masih ada yang bermain. Jika rakyatnya cerdas, siapapun yang bagi uang, belum tentu dipilih.

Sehingga bisa melihat dalam menyeleksi siapa yang harus direkomendasikan, sebenarnya ini momentum bagi rakyat untuk ketika survei menjadikan nama-nama tertentu yang potensial bisa tampil. Sehingga direkomendasi oleh Parpol-Parpol sebagai pilar-pilar demokrasi.