Perekonomian Kolaka Anjlok Hingga Minus 1,16 Persen
Bagikan
PUBLIKSATU, KOLAKA - Perekonomian kabupaten Kolaka dalam tahun 2020 tidak bertumbuh, bahkan diperkirakan minus 1 hingga 1,16 persen dari proyeksi sebelumnya. Hal itu merupakan dampak dari anjloknya pertumbuhan ekonomi secara nasional yang turut berdampak pada perekonomian di seluruh daerah.
Untuk diketahui, pendapatan daerah dalam APBD murni tahun 2020 lalu mencapai Rp 1,46 triliun.
Namun karena kondisi perekonomian regional dan nasional yang terdampak pandemik COVID-19 maka target pendapatan tersebut menurun hingga 11,09 persen atau Rp 1,39 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Kolaka Ahmad Safei dalam pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD kabupaten Kolaka tahun 2020 pada sidang paripurna DPRD Kolaka yang mengagendakan pembahasan rancangan APBD perubahan 2020 di ruang sidang utama DPRD Kolaka, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kolaka Syarifuddin Baso Rantegau, Senin (31/8/2020).
Penurunan pendapatan tersebut kata Safei merupakan dampak dari berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang umumnya bersumber dari pajak daerah maupun retribusi dari proyeksi Rp 180,6 miliar menjadi Rp 133,5 miliar, atau turun sebesar 26,09 persen.
Demikian pula pendapatan dari dana perimbangan yang sebelumnya diprediksi sebesar Rp 914,85 miliar dalam APBD murni 2020, namun dipastikan berkurang hingga 7,94 persen atau Rp 842,19 miliar dalam APBD-Perubahan 2020.
Karena menurunnya PAD maupun pendapatan lain dari dana perimbangan serta pendapatan sah lainnya, Safei pun memastikan kemampuan untuk membiayai berbagai belanja yang dimungkinkan juga akan mengalami penurunan hingga 8,08 persen dari Rp 1,46 triliun menjadi Rp 1,34 triliun baik pada sisi belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Khusus belanja tidak langsung diperkirakan akan naik hingga 8,95 persen dari Rp 588,8 miliar menjadi Rp 642,5 miliar. Kondisi tersebut jelas Safei, disebabkan kenaikan belanja pagawai dan Belanja Tidak Terduga (BTT), namun disisi lain belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa menurun.