Tuntutan Transparansi Anggaran Covid-19 Belum Disahuti, LPKP Kembali Demo Pemkab dan DPRD

PUBLIKSATU, BUTON TENGAH - Merasa tuntutannya belum disahuti, sejumlah massa yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), kembali melakukan aksi demonstrasi ketiga kalinya di kantor bupati dan kantor DPRD setempat, Senin (31/8).

Mereka masih menuntut persoalan yang sama, terkait realokasi anggaran Covid-19 sebesar Rp 19 miliar yang tidak transparan sudah sejauh mana dibelanjakan. Padahal, aksi perdana digelar 6 Juli lalu dan akhsi kedua pada 18 Agutus 2020.

"Sampai detik ini kami belum mendapatkan penjelasan dari Pemkab Buteng, sudah sejauh mana realokasi angaran Covid-19 sebesar Rp 19 miliar tersebut dibelanjakan. Sehingga menuai tanya ditataran akar rumput (masyarakat bawah)," ungkap Korlap Aksi, Hasan, saat melakukan orasi di depan pagar kantor bupati.

Menurutnya, tuntutan mereka sederhana saja, namun karena Pemkab Buteng tidak pernah memberikan penjelasan ke publik, membuat LPKP berserta elemen lainnya harus melakukan aksi berkali-kali. "Tinggal bukakan dan perlihatkan kami data anggaran Covid-19 itu dan sudah sejauh mana dibelanjakan. Supaya masyarakat juga bisa mengawasi, apakah sesuai peruntukannya atau bagaimana," jelas Hasan.

Begitu juga dengan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 1 miliar dari anggaran Covid-19, sampai sekarang belum disalurkan Pemkab Buteng kepada warga miskin yang belum sama sekali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Melalui Sekda kami hanya dijanji-janji masih merampungkan data dulu dan diminta bersabar. Janji itu diucapkan sejak aksi kami pertama 6 Juli 2020. Seharusnya anggaran JPS itu sudah disalurkan kepada masyarakat," kesal Hasan.

Maka itu, LPKP menilai ketidak transparansi anggaran Covid-19 dan realisasi JPS yang dinilai lambat menjadi bukti bahwa Pemkab Buteng tidak benar-benar serius dalam penanganan Covid-19.