Umar Samiun Bicara (1): Delapan Bupati tidak Berdaya Memaksimalkan Aspal Buton

ASPAL Buton kembali menemukan momentum emas. Semua bermula dari kebijakan pemerintah pusat yang akan menjadikan Aspal Buton sebagai primadona material jalan di Indonesia. Bagaimana Samsu Umar Abdul Samiun -disapa Umar Samiun- menyikapinya? Berikut petikan wawancara wartawan Buton Pos, Irwansyah Amunu.

Ada hal yang sementara hits, terkait dengan Pemerintah Pusat yang akan mengoptimalisasi aspal Buton yang ada di daerah kita. Bagaimana bapak menjelaskan, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang akan menggunakan aspal Buton untuk kepentingan nasional?

Jadi gini, saya koma dulu sebentar soal itu. Saya harus feed back ke belakang biar ada nilai historis yang kelihatan, yang lalu, kini, dan akan datang.

Saya kira hampir semua kelahrian, kecuali generasi yang lahir di atas tahun 1980-an, tapi kalau masih 1980-an, insyaallah masih kenal Buton dengan yang identik dengan aspal. Karena dulu pernah berdiri sebagai negara yang utuh, ketika NKRI belum ada. Era itu Kesultanan Buton sudah mulai mengoptiomaslisasi, ada hubungan kerjasa antara Belanda dengan Indonesia, tahun 1927, artinya aspal sudah mulai dieksploitasi.

Setelah kita merdeka, maka kerjasama antara Kesultanan Buton dengan Belanda khususnya terkait dengan eksplorasi Aspal Buton, dihentikan dinasionalisasikan. Jadilah Perusahaan Aspal Negara, kita kenal dulu PAN.

Nah ketika PAN, Pemerintah Pusat dalam hal ini zaman era Soeharto, dipakai secara keseluruhan. Bahkan seluruh Indonesia memakai aspal Buton. Kita bisa bayangkan, masih 30 propinsi dulu, sampai Timor Timur. Seluruh Indonesia memakai aspal Buton. Sampai di tahun 1980, kemudian Aspal Buton mengalami lembaran yang sangat hitam sekali, kelam. Karena tiba-tiba dibenturkan dengan masuknya aspal impor.

Tentu masuknya aspal impor ini, bukan masuk begitu saja, karena sudah ada produk lain yang masuk, perusahaan aspal negara berlabel negara. Ada daya tekannya, ada daya makasanya dimana negara memaksakan Aspal Buton terpakai.