Silaturahmi ke BPKP Sultra, Nani: Kedatangan Ridwan Menunjukkan Sikap Komitmennya

PUBLIKSATU.COM, KENDARI - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nani Ulina Kartika Nasution, S.E., M.Ak menerima silaturahmi Bupati Buton Utara (Butur), Ridwan Zakariah ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, Selasa (11/8) sekitar pukul 09.00 WITA.

Nani Ulina mengatakan pada prinsipnya kedatangan Ridwan Zakariah merupakan bentuk silaturahmi, mengingat Bupati dua periode ini belum lama terpilih. Sekaligus BPKP Sultra mendapat undangan langsung dari Bupati Butur untuk berkunjung di Pemkab Butur.

"Artinya kedatangan beliau (Ridwan Zakariah, red) menunjukkan komitmen nya lah untuk bisa dibantu oleh BPKP. Karena tugas kami dalam bentuk pendampingan dan pengawasan. Contoh pendampingan, misalnya pengelolaan keuangan daerah, BPKP akan melihat bagaimana Pemkab melakukan penata usahaan keuangan daerah," demikian dijelaskan Nani Ulina di ruang tamu Kantor BPKP Sultra.

Selanjutnya, Nani Ulina menjelaskan tugas BPKP Sultra selanjutnya bagaimana melihat sistem internal pengendalian pemerintahannya. Kemudian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Butur bisa melakukan fungsi pengawasan. "Nah itu kita (BPKP Sultra, red) dampingi APIP nya. Supaya mampu untuk mengawal program-programnya Bapak Bupati," katanya.

Nani juga menegaskan bahwa pendampingan yang dilakukan BPKP Sultra dalam bentuk pembinaan SPB nya, penyelenggaraan manajemen risiko nya, selanjutnya APIP untuk penguatan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara bentuk pengawasan, BPKP Sultra bisa bermacam-macam, ada audit, review, evaluasi, dan monitoring.

"Tapi sipat nya sampling, untuk mewakili Pemda-Pemda yang lain. Sebagai contoh misalnya ada program nasional, seperti Vaksin itu audit pelaksanaan Vaksinnya. Itu kita kawal, apakah sudah sesuai dari sisi standar nya, pelaksanaan Vaksinnya berapa persen, pemberian insentif pada tenaga kesehatan, pelaksanaan anggaran nya, ketersediaan anggaran nya. Ada tidak yang seharusnya di bayakan, atau seharusnya tidak bayar kan tapi tidak dibayarkan," beber Nani.

Dari pengawasan BPKP, kata Nani, akan ada rekomendasi dan masukkan untuk pemerintah daerah. Semua kegiatan vaksin ada standar tata cara pelaksanaan secara nasional. "BPKP akan melihat apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat," pungkas nya.