DPRD Desak Pemda Kolaka Ajukan Draf Perda Tentang BUMD

PUBLIKSATU, KOLAKA--Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik meminta Pemda segera mengajukan draf rancangan Perda Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Raperda tersebut sangat penting untuk menyikapi "buntunya" tahapan pelaksanaan seleksi dan pengangkatan direksi PD Aneka Usaha/Perusda.

Jika draf Raperda itu telah diajukan oleh eksekutif, Syaifullah memastikan DPRD akan segera membahas dan menetapkannya sebagai Perda baru, menggantikan Perda sebelumnya.

"Kita masih tunggu rancangannya, kalau sudah ada insyaallah bisa segera kita bahas," kata Syaifullah usai memimpin rapat paripurna yang mengagendakan penyerahan KUA-PPAS dari Pemda dan 3 Raperda usul inisiatif DPRD, Rabu (1/9/2021).

Syaifullah meyakini, jika Raperda BUMD bisa diajukan dalam waktu dekat, maka DPRD akan memanfaatkan waktu yang tersisa, setelah Raperda APBD perubahan 2021 selesai ditetapkan September ini.

Untuk diketahui, masa tugas direksi Perusda Kolaka periode 2017-2021 telah berakhir pada 11 Agustus 2021 lalu, namun seleksi calon direksi yang baru belum dapat dilaksanakan.

Itu karena Perda Nomor 4 tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi dan pengangkatan direksi Perusda Kolaka sudah tidak berlaku lagi, menyusul keluarnya Permendagri Nomor 37/2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris, dan anggota direksi BUMD.