Mutasi ASN, Dr. Bahri Diminta Selektif Tempatkan Pejabat

PUBLIKSATU.MUBAR-Pj. Bupati Muna Barat Dr. Bahri tengah berburu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan mutasi jilid II. Pasca-mutasi Agustus 2022 lalu tercatat 8 organisasi perangkat daerah (OPD) dijabat pelaksana (Plt) ditambah 1 OPD lagi yang sudah pensiun pimpinan dinasnya.

Diakhir tahun 2022 lalu, Pemkab Mubar membuka proses lelang jabatan untuk 9 OPD melibatkan anggota Mabes Polri sebagai tim assessment. Peminat untuk menduduki jabatan 9 OPD itu mencapai 34 orang.

Ditengah rencana mutasi sejumlah elemen angkat bicara. Salah satunya mahasiswa Pascasarjana disalah satu perguruan tinggi di Jakarta Yusril. Katanya, Pj. Bupati Mubar harus selektif dalam menempatkan jabatan. Sebab, ada beberapa ASN yang mengikuti lelang jabatan punya catatan buruk diera kepemimpinan bupati sebelumnya.

"Mutasi pejabat sudah merupakan kewenangan bupati sebagai pembina kepegawaian dalam melakukan penataan birokrasi. Namun, dalam menempatkan pejabat harus selektif. Bukan berdasarkan pendekatan kepentingan atau kelompok tertentu," ungkapnya.

Menurut dia, ada beberapa orang calon pimpinan OPD yang mengikuti lelang jabatan punya ambisius untuk dilantik atau dikukuhkan sebagai kepala dinas definitif. Tetapi mereka memiliki rekam jejak buruk dalam roda pemerintahan. Mulai dari malas berkantor hingga bertahun-tahun, bahkan ada juga yang pernah berhadapan dengan kasus saat menjadi pejabat diluar Mubar.

"Orang-orang seperti ini tidak perlu dipromosi sebagai pejabat eselon II. Sebab akan membuat kegaduhan didaerah kita. Masa tidak berkantor bertahun-tahun masih diberi ruang untuk menjadi pejabat daerah. Sementara masih banyak yang dianggap layak untuk dipromosi," katanya

Yusril menduga, diperintahan Pj. Bupati sekarang para pejabat sudah membentuk kelompok kepentingan. Bahkan Pj. Bupati sendiri dinilai memiliki gerbong kelompok besar tersendiri yang berpotensi besar menguasai jabatan eselon II.