APBD Tak Pernah Dikonsultasikan dengan Wabup, Bachrun Minta Sekda Serahkan Risalah APBD 2023 - 2024
PUBLIKSATU, RAHA - Selama menjabat sebagai Wakil Bupati Muna Bachrun Labuta mengaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak pernah disampaikan kepada dirinya sebagai Wakil Bupati Muna.
Kali ini Wabup yang juga PLT Bupati Muna meminta kepada Sekda Eddy Uga sebagai ketua TAPD untuk menyerahkan risalah APBD baik APBD 2023 maupun APBD 2024 kepada dirinya.
Baca Juga: Anies Sebut Indonesia Merupakan Negara Demokrasi Wajib Hukumnya untuk Membebaskan Orang Berekspresi
Hal itu ia lakukan untuk mengevaluasi kembali dokumen APBD - 2024 yang telah di tetapkan oleh DPRD Muna setelah keluar hasil evaluasi APBD Muna dari Provinsi.
"Saya meminta kepada pak Sekda agar menyerahkan risalah dokumen APBD 2023 kepada saya untuk saya lihat dan pelajari isi dokumen APBD kita isinya seperti apa,"ujar PLT. Bachrun Labuta, saat memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat lingkup Pemkab Muna, Selasa, 6/12/2023.
Bachrun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui seperti apa bentuk kebijakan anggaran dan belanja daerah dalam APBD 2023 yang disusun oleh TAPD.
"Betul-betul saya selama ini tidak ada yang saya tau APBD 2023 ini, harusnya Wakil Bupati harus tau ini. Yang berikutnya APBD 2024 saya mau lihat seperti apa isinya,"terangnya.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Menampik Kunker ke NTT Membututi Kampanye Ganjar Pranowo
Selama ini kata Bahrun APBD Muna dinilai tidak konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna.
"Rujukan APBD kita tidak konsisten dengan RPJMD kita. Contoh, dibangun pabrik jagung tapi tidak ada satupun anggaran yang membuat Pabrik itu berfungsi, mudah-mudahan tahun depan ada, tapi kalau tidak ada anggarannya maka coret anggaran lain yang tidak prinsip dan harus ada anggaran itu (anggaran untuk menghidupkan pabrik jagung),"tegasnya.
Sebab menurut Bachrun, bila tidak ditopang dengan kebijakan anggaran APBD maka dipastikan pabrik jagung itu akan gagal dan mangkrak.
"Karena pabrik ketujuh ini yang akan gagal di Muna kalau tidak ditopang dengan anggaran. Pabrik ini harus kita fasilitas agar berfungsi,"tegasnya.
Bachrun juga mengomentari terkait anggaran perjalanan dinas. Menurutnya banyak kepala OPD selalu mengintip APBD terkait anggaran perjalanan Dinas baik perjalanan Dalam daerah maupun diluar daerah. Baginya anggaran perjalanan Dinas hanya menghabiskan anggaran Daerah.
Baca Juga: Kementan Ajak Petani Gunakan Pestisida Secara Bijak
"Makin banyak perjalanan dinas makin rugi Daerah ini, makanya saya termasuk pejabat yang tidak mau keluar daerah, karena apa, setiap kita ke Jakarta itu minimal kita bawa uang Rp 10 juta, pulang tinggal Rp 2 juta, sisanya hilang di Jakarta , padahal kalau uang itu kita bawa dikampung atau kita alihkan untuk mendukung pabrik jagung maka masyarakat dan kita semua yang akan nikmati,"pungkasnya. (Anuardin)