Tekan Inflasi, Pj Bupati Mubar Bakal Bangun Rumah Pangan

PUBLIKSATU, LAWORO - Diberi amanah menjalankan roda pemerintahan di Muna Barat (Mubar) sebagai Pj Bupati, La Ode Butolo langsung tancap gas menjalankan tugas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu tugas yang diberikan adalah pengendalian inflasi.

Dilantik 27 Desember 2023 di Kendari, masuk Mubar 2 Januari 2024, La Ode Butolo tidak langsung menginjakan kaki di kantor bupati. Sasaran utama yang dia kunjungi, pasar Lasosodo di Kecamatan Wadaga. Dia memastikan harga bahan pokok di pasar tersebut.

"Saya harus dahulukan tugas. Karena perintah Kemendagri ketika diutus sebagai Pj Bupati, pengendalian inflasi, mengurangi kemiskinan ekstrim, serta menjalankan urusan pemerintah lain,"ucap, La Ode Butolo.

Sejauh ini sudah beberapa pasar yang dikunjungi oleh Staf Ahli Gubernur tersebut. Selasa (9/1) lalu ia mengunjungi pasar Guali Kecamatan Kusambi, pasar Matakidi Kecamatan Barangka. Rabu (10/1) ia menyambangi pasar Lawa, pasar Marobea Kecamatan Sawerigadi, dan pasar di Tiworo Selatan.

Kata La Ode Butolo, Pemkab Mubar harus kerja maraton untuk mengendalikan inflasi. Karena Mubar saat ini masuk sebagai daerah yang tertinggi indeks perkembangan harga (IPH) di Sultra mencapai 9,23 persen.

"Kebetulan saya baru bekerja. Jadi ini tantangan bagi Pemkab Mubar untuk menyelesaikan persoalan ini. IPH 9,23 menjadi atensi saya untuk menekan angka yang cukup tinggi itu,"ujarnya.

Menurutnya, salah satu program yang akan dicanangkan Pemkab Mubar untuk menekan inflasi akan membangun rumah pangan (RP). Dari total 13 pasar di Mubar, masing-masing pasar akan dibangunkan 1 rumah pangan.

"Rumah pangan ini untuk membantu menjaga stabilitas pasokan harga pangan bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog). Kita akan bangun kerja sama dengan Bulog untuk menekan harga beras yang cukup tinggi,"tandasnya.

Mantan Kadis PUTR Mubar itu meminta masyarakat agar mendukung kerja-kerja pemerintah dalam mengendalikan inflasi termasuk menanggulangi kemiskinan ekstrim. IPH 9,23 itu menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan makro ekonomi yang berdampak pada inflasi tersebut.

"Namun saya minta jangan hanya menggantungkan seluruh harapan kepada pemerintah dalam mengendalikan inflasi ini. Tetapi saya mengajak kepada masyarakat untuk ikut menahan lajunya inflasi ini dengan gerakan tanam pangan serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengendalikan lonjakan harga,"terang dia.(Gola)